Berbagi Berita Merangkai Cerita

Pertemuan Tatap Muka Dilarang, MAN 2 Mataram Tetap Lakukan MOS

187

Namun anehnya, salah satu sekolah di ibukota Provinsi NTB yakni, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Mataram, justru melaksanakan kegiatan Masa Orientasi Sekolah (MOS) bagi siswa baru mereka sejak Senin (13/7 lalu. Parahnya, para guru terlihat memandu langsung kegiatan tersebut.

MATARAM, DS – Kendati Kota Mataram masuk wilayah zona merah pandemi Covid-19. Sehingga, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di Provinsi NTB tahun ajaran 2020/2021 harus menggunakan sistem dalam jaringan (Daring) tanpa boleh ada tatap muka.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan menjelaskan, bahwasanya merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menter Dalam Negeri Nomor : 01/KB/2020, Nomor : 516 Tahun 2020, dan Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, serta Nomor 440-882 yang berisikan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 tertanggal 15 Juni 2020, maka mulai 13 Juli-13 September, kegiatan satuan pendidikan disebut fase transisi.

Polanya dengan melanjutkan siswa belajar dari rumah (BDR) tahap II. Sehingga, sekolah menyiapkan materi pelajaran  atau penugasan pada setiap mata pelajaran untuk melayani kegiatan tersebut. ”Harus disesuaikan dengan kondisi dan daya dukung di sekolah masing-masing. Jadi, enggak boleh ada tatap muka. Apalagi ada MOS dilakukan pihak sekolah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Dr. H. Aidy Furqan menjawab wartawan, Selasa (14/7).

Menurut dia, selama fase transisi, sekolah juga mempersiapkan diri, menuju fase kebiasaan baru. Acuannya berdasarkan SKB empat menteri. Secara umum, mengisi data periksa pada laman Dapodik Kemendikbud, untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan. Menyiapkan fasilitas  protokol kesehatan. Hingga menyiapkan materi  esensi dan non esensi, menjadi bahan ajar atau penugasan untuk kegiatan tatap muka dan kegiatan BDR.

”Setelah itu, sekolah boleh mengajukan  izin  untuk  bisa  melakukan  simulasi pelaksanaan  adaptasi  kebiasaan  baru, setelah  memenuhi persyaratan yang ditentukan,” jelasnya.

Agar lebih terukur dan terarah, Dinas Dikbud NTB telah menyiapkan dua instrumen secara rinci. Isinya terkait apa saja yang harus dilakukan sekolah, selama fase transisi dan menuju kenormalan baru. Semuanya tertuang dalam SE Nomor 420/3266.UM/Dikbud. Dari sana, pemerintah akan memberi skoring, mana saja instrumen yang sudah dipenuhi masing-masing satuan pendidikan.

Sekolah yang memenuhi  persyaratan, dengan skor minimal  85, dapat mengajukan layanan belajar mengajar tatap muka dengan sistem shift atau blok mulai September.

”Kami sudah tentukan, mana instrumen yang mendapat satu, lima atau delapan poin, tergantung dari padat atau tidak item-item dalam instrumen tersebut,” tegas Aidy.

Selama proses penilaian, pihaknya tidak sendirian. Kepala Cabang Dinas (KCD) bersama pengawas sekolah, akan berkoordinasi melakukan survei lapangan. Mencari tahu apakah satuan pendidikan benar-benar melaksanakan persiapan tersebut. ”Karena ini berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan, kami tidak ingin pernyataan hanya di atas kertas saja, di lapangan juga harus sesuai,” tandasnya. RUL

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.