Dihadiri Menteri PPPA, NTB Deklarasi Cegah Perkawinan Anak

Mataram, DS-Provinsi NTB melakukan deklarasi penandatanganan komitmen bersama dan MoU lintas sektor untuk pencegahan perkawinan anak.

Acara yang berlangsung di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur setempat, Jumat (3/5), diantaranya dihadiri Pj Gubernur NTB HL Gita Ariadi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.

Deklarasi disuarakan sekaligus ditandatangani para aktor kunci seperti dari MUI, Majelis Adat Sasak, Kemenag, dan sejumlah perwakilan kepala desa. Sedangkan MoU ditandatangani diantaranya oleh LPA NTB, Islamic Relief dan Lakpesdam NU NTB. Para NGO yang terlibat MoU tengah melakukan program pencegahan perkawinan anak, termasuk LPA dalam Program Berani II.

Pj. Gubernue NTB, HL Gita Ariadi, dalam sambutannya menekankan perlunya penundaan usia perkawinan. Alasan obyektif dengan kondisi anak secara biologis dan emosional yang belum matang, kata dia. menimbulkan implikasi serius.

“Ini menimbulkan permasalahan seperti stunting yang berpengaruh pada IPM. Sedangkan 21 tahun lagi akan bersama menyongsong mimpi Indonesia emas. Di dalamnya kontribusi NTB emas, ” urai Miq Gita, panggilan akrab Pj. Gubernur NTB itu.
Dalam tataran kebijakan NTB sudah memiliki Perda 5 tahun 2021 dan peraturan gubernur. “Namun yang substantif apa yang bisa dikontribusikan dalam mengubah mindset agar menunda usia perkawinan,” katanya.

Miq Gita mengaku teringat lagu “Nyesel Merariq Kodek” yang dulu pernah populer. Namun, ke mana lagu itu sekarang dan bagaimana implementasinya?

“Bila perlu lagu Nyesel Merariq Kodek dijadikan lagu kebangsaan, ” katanya seraya bertanya tentang budayawan yang ada di daerahnya saat ini.

Pj. Gubernur menuturkan ketika menjadi salah seorang Pansel untuk jabatan kepala dinas P3AP2KB — karena saking pentingnya pencegahan perkawinan anak — mengaku sampai menanyakan apakah calon Kadis itu hafal lagu “Nyesel Merariq Kodek”.

“Ini peran bagaimana pesan disampaikan. Mari dengan bahasa ibu, budayawan, toga dan toma, pesan ini disampaikan, ” ajaknya.

Dibalik berbagai kritik terkait kalimat “pencegahan perkawinan anak”, kata Miq Gita, argumentasi sosial budaya dan filosofi menganggap perlu penundaan perkawinan agar mendatangkan manfaat lebih besar dibanding mudharat.

Sementara itu, Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, mengatakan deklarasi komitmen perlu karena semua daerah mengalami penurunan angka perkawinan anak, sebaliknya NTB naik.

“Namun ini tidak seremonial belaka, tapi bagaimana implementatif di lapangan, ” kata Bintang. Baginya, investasi paling berharga adalah SDM yang akan membawa tongkat estafet generasi di masa datang. Ian
.