Mataram, DS-Pj Gubernur NTB, HL Gita Ariadi menilai kondisi NTB sudah darurat merariq kodek. Hal itu disebabkan fenomena menurunnya perkawinan anak secara nasional justru tidak berjalan linier dengan yang terjadi di NTB.
Secara nasional perkawinan anak bertengger pada angka 6,92 persen di tahun 2023 namun di NTB justru meroket pada angka 17,32 persen.
Memberikan sambutan pada deklarasi penandatanganan komitmen bersama dan MoU lintas sektor untuk pencegahan perkawinan anak di NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur setempat, Jumat (3/5), Pj Gubernur NTB melihat situasi ini tak bisa anggap sebagai hal biasa.
“Mari semua agar terpanggil dengan kondisi ini, ” katanya pada acara yang juga dihadiri Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dan stakeholders seperti LPA NTB, Lakpesdam NU NTB, Islamic Relief, dan lain-lain.
Ia mengatakan berbagai upaya seperti pengajian bisa menjadi media yang efektif memberikan penjelasan kepada umat memahami hal ini.
“Para toga dan toma harus menyeriusi merariq kodek. Ini ladang jihad menyejahterakan masyarakat,” cetus Miq Gita, panggilan akrab Pj Gubernur seraya mengharapkan lembaga adat budaya pun berjuang bersama melawan permasalahan.
Di sektor pemerintahan Bappeda diminta memetakan desa mana yang dianggap darurat perkawinan dini plus stunting.
Ia minta data 50 desa di NTB dengan kasus kawin anak, stunting, kemiskinan ekstrim, dan putus sekolah tinggi. Dinas Kesehatan, Dikbud dan Dinas Sosial, diminta mencari data tersebut.
Menurut Miq Gita, dana yang turun ke daerah jangan mengalir biasa tetapi harus dikaitkan dengan permasalahan.
“Bappeda fikirkan strateginya. Apa rencananya. Reward bagi desa yang bisa atasi stunting, ” ujarnya seraya meminta Bappeda menganalisa pemberian Pokir di desa,apakah punya daya ungkit.
“Jangan buang air di atas pasir, (akan hilang) tanpa bekas. Ini bentuk sensitifitas terhadap permasalahan, ” tegasnya. Ian
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.