Kamis , 8 Maret 2018
Home / Politik / Bawaslu: Jurkam Wajib Cuti
Ketua Bawaslu NTB M. Khuwailid MH (kiri) saat menyampaikan penjelasannya terkait tata cara dan hak anggota DPRD pada kampanye Pilkada NTB 2018 di ruang rapat paripurna DPRD NTB

Bawaslu: Jurkam Wajib Cuti

MATARAM, DS – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan tembusan surat cuti tidak hanya diperuntukkan bagi para pejabat negara yang menjadi petahana saat berkompetisi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada Serentak) tahun 2018. Surat cuti juga wajib disampaikan oleh anggota dewan aktif yang menjadi juru kampanye atau jurkam ke Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Surat cuti itu harus diserahkan ke Bawaslu dan KPU,” ujar Ketua Bawaslu NTB M. Khuwailid MH saat menyampaikan penjelasannya terkait tata cara dan hak anggota DPRD pada kampanye Pilkada NTB 2018 di ruang rapat paripurna DPRD NTB, Rabu (7/3).

Ia menimpali anggota dewan aktif yang menjadi juru kampanye tidak boleh memakai fasilitas negara saat kampanye. Seperti kendaraan dinas, perjalanan dinas dan lainnya.  “Sudah ada ketentuan yang mengaturnya kok. Termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017,” terangnya.

Khuwailid mengatakan hingga kini banyak anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang berkampanye memenangkan pasangan calon (paslon) yang diusung masing-masing.

Bawaslu juga sudah melakukan konfirmasi ke KPU dan didapatkan informasi bahwa KPU belum menerima surat tembusan cuti dari anggota dewan yang menjadi jurkam. “Pengajuan cuti harus dilakukan tiga hari sebelumakan kampanye,” tegas Khuwailid.

Terlebih dahulu, izin cuti diajukan ke pimpinan DPRD provinsi atau kabupaten atau kota sesuai wilayah Pilkada masing-masing. Lantas, izin itu ditembuskan ke Bawaslu dan KPU.

Bawaslu mengimbau anggota dewan aktif yang berkecimpung dalam kegiatan kampanye segera serahkan surat izin cuti. “Kami tetap mencegah jika ditemukan anggota dewan aktif yang masih kampanye. Kami minta berhenti kampanye sebelum ada izin cuti,” jelas Khuwailid.

Jika setelah ditegur anggota dewan aktif itu masih tidak mengurus cuti dan nekat berkampanye, tindakan ini termasuk ke dalam pelanggaran administrasi Pemilu.

“Sanksinya diberikan oleh pimpinan DPRD yang bersangkutan. Misal di provinsi, maka DPRD Provinsi. Di kota, ya DPRD Kota. Kalau di kabupaten, maka DPRD kabupaten,” tandas Khuwailid. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

KPU NTB Sebar “Template” Braille untuk Pemilih Disabilitas di Semua TPS

MATARAM, DS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB akan  menyiapkan template khusus untuk surat suara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *