Selasa , 13 Maret 2018
Home / Pemerintah / REGENERASI SDM ASN PERLU DIPERKUAT
Rosiady Sayuti

REGENERASI SDM ASN PERLU DIPERKUAT

MATARAM,DS-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D., mengingatkan seluruh pimpinan di setiap satuan kerja untuk terus memperkuat regenerasi sumber daya manusia (SDM) ASN-nya.

Menurutnya, regenerasi SDM di setiap instansi perlu dilakukan mengingat setiap ada ASN yang dipindahtugaskan dari sebuah jabatan di satuan tersebut, akan menemui kesulitan untuk mencari penggantinya. Bahkan, secara resmi yang menggantikan posisi tersebut tidak otomatis orang yang memahami dan memiliki kapasitas yang sama.

Sekda menegaskan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Jaringan Domukentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin (11/03/2018).

“Artinya, proses edukasi dan regenerasi itu menjadi bagian dari perhatian kita dari pimpinan di unit masing-masing, sebagai proses kaderisasi pada hal-hal yang sifatnya teknis seperti ini. Regenerasi SDM ASN perlu kita perkuat,” Ungkap Sekda pada kegiatan yang mengusung tema Percepatan Uploading Data dan Informasi Hukum Melalui Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut.

Selain itu, pada era sekarang ini dimana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, produk-produk hukum yang dihasilkan pemerintah perlu diperkuat publikasinya di media online. Sehingga, bagi siapa saja yang membutuhkan produk hukum tersebut, tidak perlu mendatangi SKPD terkait. “Apalagi produk hukum tersebut lengkap dan akurat lanjut Sekda, masyarakat yang membutuhkan akan mudah mengaksesnya.

“Dokumen peraturan daerah yang memang sifatnya terbuka untuk masyarakat sudah harus ada di internet atau di website,” tegasnya di hadapan sekitar 50 peserta Rakor dari kabupaten/kota se-NTB. Dengan tersedianya produk hukum di media online, tidak hanya memudah masyarakat mengakses produk-produk hukum terbaru, pun produk hukum yang berumur puluhan tahun dapat diakses oleh masyarakat.

Ketua Panitia, Lalu Amjad, SH., M.H. menjelaskan tujuan rakor tersebut untuk membangun dan mengembangkan kerjasama yang efektif di antara pemerintah Provinsi NTB selaku pusat jaringan dan anggota pemerintah kabupaten kota se-NTB. Kerjasama juga itu juga berlaku antar sesama anggota JDIH dalam mewujudkan JDIH yang terpadu dan terintegrasi sebagai sarana pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap akurat mudah dan cepat sasaran. hm

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

PEMPROV NTB DUKUNG PENGESAHAN RUU PEMERINTAH DAERAH KEPULAUAN

MATARAM,DS-Sebagai daerah yang memiliki ratusan pulau, dengan dua pulau utama, yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *