Kamis , 8 Maret 2018
Home / Hukum / Tersangka Kasus BPR Sebut Diperintah Karo Prekonomian
Dua orang tersangka BPR NTB, H. Mutawalli (kiri) dan Ikhwan (kanan) saat memberikan keterangan pers terkait pengeluaran dana operasional BPR atas patuhi SK Gubernur NTB

Tersangka Kasus BPR Sebut Diperintah Karo Prekonomian

MATARAM, DS – Kasus merger PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB terus  menggelinding menyusul dua orang tersangka, yakni Ikh dan Mtw terus bernyanyi terkait keterlibatan sejumlah nama besar. Salah satunya, Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi.

Sebab, terbitnya SK Tim Perubahan dan Penggabungan Bentuk Badan Hukum PD BPR NTB menjadi PT Bank Perkeriditan Rakyat (BPR), justru ditandatangani langsung oleh orang nomor satu di NTB tersebut.

Parahnya, dalam SK tersebut muncul salah satu pasal terkait semua biaya yang timbul akibat penggabungan dan pembentukan badan hukum pada Perusahaan Daerah (PD) BPR NTB menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR NTB tahun 2016 menjadi tanggungan seluruh BPR NTB.

“Jadi, kita keluarkan dana yang disangkakan fiktif oleh Kejati NTB, tidak lain karena biaya untuk penyusunan Perda BPR NTB tidak ada dalam RAB. Makanya, kami selaku pengurus dalam Tim Konsolidasi yang di SK-kan pak Gubernur melakukan urunan untuk memenuhi permintaan Kepala Biro Perekonomian H. Manggaukang Raba saat itu,” ujar Wakil Ketua Tim Konsolidasi BPR NTB H. Mutawalli menjawab wartawan, Rabu (7/3) petang.

Ia mengaku, keluarnya dana senilai Rp 1,1 miliar itu atas permintaan langsung dari Manggaukang Raba. Menurutnya, perintah dikeluarkannya dana itu tidak lain untuk mempercepat proses penyusunan perda konsolidasi BPR NTB yang masih berada di tangan DPRD NTB, yakni Bapemperda dan komisi terkait.

“Saya ditelepon hingga sembilan kali, pokoknya harus ada dana dari para BPR-BPR yang akan digabungkan itu. Dananya, oleh Pak Manggaukang untuk masuk ke lembaga DPRD, karena saya tidak tahu dan kita patuh pada atasan sesuai SK Gubernur. Makanya, saya kumpulkan seluruh pengurus BPR untuk mengumpulkan dana mereka masing-masing,” kata Mutawalli.

Direktur BPR Lombok Timur (Lotim) itu menegaskan dalam rapat penyusunan program konsolidasi BPR-BPR NTB tidak pernah muncul biaya untuk percepatan perda penggabungan BPR itu. Meski demikian, lantaran ada permintaan langsung dari pejabat Pemprov NTB selaku atasan dalam struktur Tim Konsolidasi yang di SK-kan oleh Gubernur NTB maka pihaknya mengupayakan terkumpulnya dana itu.

Oleh karena itu, Mutawalli mengaku sangat ingin bertemu dengan Gubernur NTB. Sebab, ia berkeinginan menyampaikan banyak hal tentang proses merger PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB.

“Kalau sama Wagub dan Sekda saya sudah bertemu, tapi kalau sama Pak Gubernur belum. Kalau memang beliau tidak punya waktu, saya sudah buat secara lengkap ketikan kronologisnya untuk saya serahkan ke beliau (gubernur),” jelasnya.

Mutawalli sendiri pernah mencoba menghubungi Gubernur melalui SMS dan WhatsApp namun tidak ada respon. Padahal awalnya Gubernur yang membuat dirinya bisa menjadi Direktur Utama (Dirut) PT BPR NTB.

Ia mengaku tidak memahami sikap Gubernur selaku pemilik PD BPR NTB. Dirinya yang hanya membantu membentuk PT BPR NTB telah menjadi tersangka. “Yang aneh itu, sama sekali pak Gubernur yang menandatangi SK, malah tidak memberi bantuan hukum ke saya, padahal kan pemilik BPR ini adalah Pemprov NTB,” tegas Mutawalli.

Sebelum dirinya menjadi tersangka bersama Ikhwan, mantan Karo Perekonomian, Manggaukang Raba,  pernah berusaha agar kasus tersebut ditutup. Saat masih akur dengan Manggaukang, uang sudah dikumpulkan sebesar Rp 400 juta. Uang sebesar Rp 400 juta telah tercecer dimana-mana.

Awal kasus ini, jelas Mutawalli, lantaran ada sifat iri dari orang yang tidak masuk dalam Direksi PT BPR NTB. Orang dalam itulah yang menyebarkan informasi ke luar, lalu salah satu LSM melaporkan ke Kejaksaan tinggi (Kejati). “Saya bingung dengan semua ini, sementara saya tidak pernah buat bukti-bukti. Saya hanya ingin keadilan dan kebenaran ditegakkan,” katanya.

Di tempat sama, Ketua Tim Konsolidasi BPR NTB, Ikhwan menegaskan, orang-orang yang seharusnya dihukum akan dibuktikan di pengadilan. Kejati NTB sendiri menganggap tidak penting saksi-saksi yang telah diperiksa.

Menurut Ikhwan, saat ini pihaknya terus mengumpulkan berbagai bukti. Nantinya di pengadilan semua akan terungkap jelas. “Andaikan saja tidak dianggap lucu, saya mau tantang mereka itu sumpah pocong. Tapi kan nanti kesannya kita main-main,” katanya.

Enggan Beri Komentar

Terpisah, Gubernur NTB, Dr. TGH Muhamad  Zainul Majdi selaku pemilik saham pengendali di BPR NTB, enggan memberikan tanggapan terkait kasus merger yang telah menyeret dua tersangka. Dirinya meminta publik untuk lebih mengawal proses hukum saat ini.

TGB mengaku tidak ingin berbicara banyak tentang kasus BPR tersebut. Apalagi saat ini sedang dalam proses hukum sehingga tidak perlu dibingungkan lagi. “Kenapa anda tanya saya, itu kan sudah proses hukum. Liat prosesnya, kawal prosesnya. Jadi saya jangan diminta komenteri proses hukum,” ujar Gubernur usai menghadiri acara di salah satu hotel di Kota Mataram, Selasa (6/3).

Terkait dengan tudingan aliran dana dari tim konsolidasi ke jajarannya atas nama Manggaukang Raba saat menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian. TGB juga tidak ingin memberikan tanggapan lebih jauh. Pasalnya, gubernur tidak ingin melakukan intervensi proses hukum.

Tim konsolidasi merger PD BPR NTB yang menyeret Ikhwan selaku ketua dan Mutawalli wakil ketua, dibentuk berdasarkan SK gubernur. “Kita tunggu saja proses hukum, nanti kalau ada yang tersangka tentu kita non aktifkan sesuai mekanisme,” tandas Zainul Majdi.

Penetapan Tersangka Buru-buru

Sementara itu, sidang perdana permohonan praperadilan pemohon Ikhwan digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (6/3). Direktur PD BPR Sumbawa itu menyoal penetapan tersangkanya dalam kasus penggabungan PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB tahun 2016 yang diusut Kejati NTB.

Dalam permohonannya, Ikhwan melalui penasihat hukumnya, DR Umaiyah menganggap penetapan tersangka tersebut terburu-buru. “Bahwa surat penetapan tersangka hanya didasarkan pada surat perintah penyidikan kepala Kejati NTB,” ujarnya di hadapan hakim tunggal, Ferdinand M Leander.

Sprindik dimaksud ditandatangani Kepala Kejati NTB dan dikeluarkan pada 21 Agustus 2017 tentang dugaan korupsi tim perubahan dan penggabungan bentuk badan hukum PD BPR NTB menjadi PT Bank BPR NTB.

“Bahwa penetapan status tersangka pemohon Ikhwan error in persona,” kata Umaiyah. Maksudnya, tanggung jawab pelaksanaan tim konsolidasi yang dipimpin Ikhwan berada pada Kabag Sarana Perekonomian Daerah pada Biro ekonomi Setda Provinsi NTB.

“Berdasarkan uraian di atas maka penetapan tersangka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum,” imbuh dia dalam sidang yang dihadiri pihak termohon Kejati NTB yang diwakili Supardin.

Umaiyah menegaskan, Kejati NTB tidak memiliki cukup bukti dalam menetapkan Ikhwan sebagai tersangka. Tindakan Kejati NTB itu tidak memenuhi minimal dua alat bukti sebagai syarat penetapan seseorang sebagai tersangka.

“Hanya berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan kuitansi transaksi pengeluaran yang hanya sebatas mengetahui sehingga tidak diperlukan pertanggung jawaban karena pertanggung jawaban ada pada yang bertanda tangan saat pengeluaran,” paparnya.

Dia menambahkan, penetapan tersangka itu merupakan tindakan kesewenangan dan bertentangan dengan azas kepastian hukum karena tidak memenuhi prosedur.  Karena itu pihaknya memohon hakim untuk menyatakan penetapan tersangka Ikhwan tidak sah, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan, dan memulihkan kedudukan, harkat, dan martabat termohon. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Farouk Beberkan Mahar Politik di Pilkada NTB, Bawaslu Minta Lapor

MATARAM, DS – Anggota DPD RI, Farouk Muhamad, membeberkan terjadinya mahar politik dalam Pilkada NTB …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *