Membangun Masyarakat Cerdas dan Berwawasan Luas

Weleh, Sudah Sepi Pengunjung, Pengusaha Senggigi Wajib Bayar Pajak Hiburan 25 Persen ke Lobar

0 1

MATARAM, DS – Pengusaha hiburan malam di kawasan Pantai Senggigi, Lombok Barat mengatakan kebijakan Pemkab Lobar yang telah memberlakukan tarif pajak hiburan sebesar 25 persen dari awalnya pajak yang dikenakan hanya sebesar 10 persen, dirasa sangat memberatkan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi, Suhermanto, menuturkan pemberlakuan tarif pajak itu telah membuat banyak pengusaha yang turun temurun menanamkan investasi mereka di salah satu distinasi unggulan pariwisata NTB telah gulung tikar alias menutup usaha mereka akhir-akhir ini.

Menurut dia, dari total sebanyak 27 pengusaha yang terdaftar sebagai anggota APH. Kini, jumlahnya hanya sekitar 17 pengusaha yang memilih bertahan untuk melanjutkan usaha mereka. “Selebihnya sekitar 10 pengusaha itu banyak yang tutup. Meski kami buka usaha ini. Itupan kami masih berhutang ke pemda karena enggak mampu memenuhi angka pajak yang ditetapkan dalam perda Lobar itu,” ujar Suhermanto menjawab wartawan saat berkoordinasi dengan pengurus PHRI NTB, Kamis (13/2).

Ia mengatakan, dengan fluktuasi sepinya wisatawan di Pantai Senggigi sejak peristiwa gempa bumi yang melanda provinsi NTB pada tahun 2018 lalu dan berlanjut hingga kini. Seharusnya pemkab Lobar memberikan kelonggoran pada para pengusaha untuk sekadar melanjutkan usaha mereka.

Sebab, keberanian pengusaha membuka usaha di tengah kondisi sepi wisatawan akhir-akhir ini, umumnya lebih pada berfikir spekulatif guna memikirkan nasib ribuan pekerja yang banyak menggantungkan kehidupan mereka pada usaha tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya telah menyuarakan kondisi kesulitan dan ketidak mampuan membayar kewajiban pajak tersebut pada pihak DPRD Lobar agar bisa dilakukan revisi tarif pajak. “Kalau mau pengusaha dibantu, maka angka pajak hiburan sebesar 25 persen itu bisa diturunkan di angka 10 persen sesuai tarif awalnya. Bagi kami, angka 10 persen itu adalah angka tengah-tengah ditengah kondisi lesunya sektor pariwisata di kawasan Pantai Senggigi akhir-akhir ini,” tegas Suhermanto.

Ia mengherankan, kerangka acuhan pemkab Lobar memberlakukan tarif pajak hijurab di angka sekitar 25 persen tersebut. Padahal, jika merujuk pemberlakuan tarif pajak pada usaha sejenis di Kota Mataram dan wilayah lainnya seperti di kabupaten/kota di Provinsi Bali, maka tarif pajak yang dikenakan pada pengusaha hanya sebesar 10 persen saja selama ini.

Parahnya, kata Suhermanto, pemberlakuan kenaikan tarif pajak juga menyasar pada usaha lainnya. Salah satunya pemilik Terapi dan SPA di kawasan Pantai Senggigi yang dikenakan tarif pajak mencapai sekitar 35 persen untuk pemiliknya.

“Kenaikan tarif pajak ke pengusaha itu bukan mendongkrak PAD, namun membuat pengusaha gulung tikar. Harusnya pengusaha yang legal dan berizin, serta rajin membayar pajak itu yang benar-benar dibantu dengan cara mengurangi tarif pajaknya. Serta menutup kafe dan karaoke yang tidak berizin yang kini marak di sepanjang wilayah sebelum memasuki areal Senggigi dan di pinggiran Kota Mataram,” tegasnya.

Pelebaran Jalan

Dalam kesempatan itu. Suhermanto meminta jajaran pemkab Lobar untuk bisa berkoordinasi dengan Pemprov NTB guna menganggarkan dana pelebaran jalan di kawasan Pantai Senggigi. Hal itu penting, lantaran NTB bakal menggelar perhelatan MotoGP Mandalika 2021, sehingga diperlukan infrastruktur jalan yang memadai.

“Kondisi jalan yang ada saat ini sudah tidak mampu mengendors wisatawan yang bakal overload berkunjung ke Mandalika sambil berliburan ke Pantai Senggigi. Makanya, kita sarankan agar ada pelebaran minimal 5-6 meter di Senggigi. Disamping itu, penambahan area publik juga perlu diperbanyak dengan perbaikan trotoar serta penerangan jalan harus benar-benar mulai digarap serius menyongsong perhelatan MotoGP Mandalika tahun depan,” tandasnya. RUL.

Leave A Reply