Warga Serbu Gerai Pengaduan Ombudsman di Loteng Laporkan Dugaan Penyimpangan Bansos BPNT, BST dan PTSL

FOTO. Dr. Adhar Hakim. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB turun langsung ke lapangan menjemput laporan masyarakat. Kegiatan bertajuk Ombudsman On The Spot tersebut, jajaran Ombudsman turun ke sejumlah desa dengan membuka gerai pengaduan sejak pertengahan Maret 2022 hingga kini.

Langkah itu dilakukan menyusul kian banyaknya praktik pelanggaran pelayanan publik atau maladministrasi yang terjadi di desa-desa.

Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, Adhar Hakim, mengatakan, umumnya praktik pelanggaran yang berada di desa berupa distribusi bantuan bansos hingga pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap
(PTSL) yang digelar Badan Pertanahan dan pemda melalui pemerintah desa.

“Untuk gerai pengaduan yang telah kami buka berada di sejumlah desa, antara lain di Dusun Lekong Pentelahan, dan di Desa Tampak Siring Kabupaten Lombok Tengah,” kata dia pada wartawan, Rabu (13/4).

Menurut mantan jurnalis senior SCTV yang baru saja menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum Unram tersebutlah, dipilihnya lokasi Dusun Lekong Pentelahan, lantaran berdasarkan informasi awal dari masyarakat, bahwa di wilayah setempat terjadi dugaan maladministrasi.

Karena itu, merespon cepat kebutuhan masyarakat, Tim Ombudsman On The Spot turun ke wilayah Dusun Lekong Pentelahan.

“Alhamdulillah, respon masyarakat sangat tinggi. Begitu kami buka spot gerai, tercatat puluhan laporan masyarakat yang masuk. Bahkan, dalam dua hari gelaran gerai pengaduan, diterima sedikitnya 40 laporan masyarakat,” ujar Adhar.

Ia mendaku, laporan yang dapat dijaring Dusun Lekong Pentelahan, yakni laporan pemotongan maupun penyimpangan penyaluran program bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Pungutan dalam Program Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL), pungutan dalam administrasi kependudukan, Ijazah yang masih ditahan oleh pihak sekolah. Serta, pungutan yang dilakukan oleh sekolah.

Selain menerima laporan, lanjut Adhar, warga masyarakat juga mengkonsultasikan sejumlah permasalahan. Di antaranya, kesulitan memperoleh biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), Ketenagakerjaan, Infrastruktur jalan, dan Agraria.

“Menindaklanjuti laporan masyarakat yang diperoleh, Tim menyerahkan laporan kepada Unit Pemeriksaan untuk segera ditindak lanjuti agar masyarakat dapat segera memperoleh hasil yang nantinya akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelas dia.

Dalam kesempatan itu. Adhar menegaskan, bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kegiatan seperti ini. Terlebih, antusiame warga di desa menyampaikan laporan terhadap berbagai persoalan yang mereka alami.

“Pastinya, Ombudsman berkerja tidak hanya menerima laporan di kantor saja. Namun, kami juga turun langsung jemput bola, seperti kegiatan ini. Harapannya, masyarakat dapat merasakan manfaat akan keberadaan Ombudsman RI,” tandas Adhar Hakim. RUL.

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.