Berbagi Berita Merangkai Cerita

Wakili Gubernur, Tiga Pejabat Pemprov Klarikasi Dugaan Penyalahgunaan Bansos ke Bawaslu NTB

83

FOTO. Inilah tiga orang pejabat teras Pemprov NTB yang mewakili Gubernur menghadiri undangan Bawaslu setempat. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Sebanyak tiga orang pejabat teras Pemprov NTB mendatangi Bawaslu NTB, Senin (4/1). Tiga pejabat itu, yakni Kadis Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) NTB Yusron Hadi, Kadis Pertanian Husnul Fauzi dan Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, Jamaluddin.

Tiga orang pejabat Pemprov NTB itu akan memberikan keterangan terkait dugaan penyalahgunaan program bantuan sosial (Bansos) yang diberikan Gubernur Zulkieflimansyah di masa tenang Pilkada Sumbawa.

Kepala Diskanlut NTB, Yusron Hadi, mengatakan, kedatangannya ke Kantor Bawaslu setempat mewakili Gubernur untuk memberikan keterangan pada sengketa Pilkada Sumbawa.

“Saya datang bertiga ini ada perintah tugas langsung dari Pak Gubernur. Intinya, kami siap memberikan keterangan sesuai undangan Bawaslu NTB,” kata Yusron pada wartawan.

Senada Yusron. Kadis Pertanian NTB Husnul Fauzi menyatakan, persoalan bansos yang dilaporkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot–Mokhlis, bakal siap dijelaskan pihaknya di depan majelis hakim.

Menurut dia, pihaknya membantah manakala bansos itu dibagikan untuk memenangkan paslon tertentu. Yakni, Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang unggul, Mahmud Abdullah–Dewi Noviany (Mo-Novi).

Apalagi, pembagiannya dilakukan saat Desember 2020 lalu. Yakni, saat masa tenang.

“Semua titik bagi itu. Misalnya OPD saya membagikan traktor ke petani di Sumbawa, itu lengkap dokumen penerimanya. Dan yang bagikan adalah kontraktor bukan dinas,” tegas Husnul.

Ia mengungkapkan, pembagian bansos itu masuk pada program APBD Perubahan 2020. Kata Husnul, tidak benar teknis pembagian dan distribusi bansos berupa traktor dan bibit tanaman ke petani diatur oleh tim sukses paslon Mo-Novi yang kebetulan adalah adek kandung Gubernur Zulkieflimansyah.

Menurut Husnul, sasaran penerima bansos sudah dilakukan setahun lalu. Dimana, eksusinya dilakukan oleh rekanan pelaksana.

“Kalau soal dibagi saat hari tenang, itu kan sesuai kontraknya. Rekanan pelaksana membagikan bantuan sesuai usualan penerima yang sudah di SK-kan jauh-jauh hari dan bukan dadakan apalagi untuk kepentingan politis. Jauh lah itu,” jelas dia menegaskan.

Diketahui, pembagian bansos Gubernur NTB di Sumbawa saat masa Pilkada berbuntut panjang. Setelah sempat diawasi KPK, kini Bansos. Diantaranya juga ada sekitar 200 ekor sapi yang diberikan kepada kelompok tani di kawasan Labangka Food Estate di Kabupaten Sumbawa menjadi materi dugaan pelanggaran pemilu yang disidangkan Bawaslu NTB.

Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang unggul, Mahmud Abdullah–Dewi Noviany, menjadi terlapor atas dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Pelapornya adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot–Mokhlis.

Jarot–Mokhlis melapor dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, atas bantuan sapi jelang pencoblosan. Padahal KPK sudah tegas melarang pemberian Bansos saat massa Pilkada. Apalagi sapi yang diberikan Gubernur NTB adalah program pemerintah pusat.

Kecurigaan tersebut mengingat calon Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany adalah adik kandung Gubernur NTB.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, divisi hukum, data dan informasi, Suhardi MH menjelaskan, sebenarnya pihaknya memanggil Gubernur Zulkieflimansyah.

Namun lantaran, kapasitas Gubernur adalah pimpinan lembaga Pemda, maka dia punya kabinet yang bisa mewakilkannya.

“Pastinya, ada atau tidak Gubernur, keterangan bisa disampaikan melalui jajarannya. Dalam hal ini tiga pimpinan OPD Pemprov NTB,” kata Suhardi

Menurut dia, keterangan tiga pejabat teras Pemprov NTB sangat penting agar Bawaslu memiliki rekonstruksi atas dugaan pembagian bansos di hari tenang Pilkada Sumbawa itu.

“Termasuk keterangan Bawasli Sumbawa untuk mengkonfrontir keterangan juga akan kita lakukan. Prinsipnya, Bawaslu akan serius menangani hal ini,” tandas Suhardi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.