Berbagi Berita Merangkai Cerita

Wakil Ketua DPRD NTB Dukung Nobar G30S/PKI

0 21

MATARAM, DS – Sikap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menginstruksikan jajarannya untuk melaksanakan pemutaran film G30S/PKI termasuk di NTB, menuai dukungan Wakil Ketua DPRD NTB TGH. Mahally Fikri.

Menurutnya, langkah Panglima TNI tersebut tidak lain bertujuan untuk meluruskan sejarah Indonesia. Oleh karena itu, Mahally menilai tidak ada yang salah, apalagi yang dilanggar oleh kebijakan Panglima TNI tersebut.

“Pandangan saya tidak ada yang politis dari instruksi Panglima TNI itu. Karena memang, NKRI itu sudah final serta harga mati. Kan PKI itu adalah musuh bangsa, wajarlah kalau generasi muda kita diberikan pemahaman soal kekejaman PKI kepada bangsa ini,” tegas Mahally Fikri menjawab wartawan, Jumat (22/9).

Ketua NW NTB itu menegaskan, sebagai bangsa yang maju, warga negara Indonesia diharuskan tidak melihat langkah ke belakang. Namun, dalam peristiwa Gerakan 30 September/PKI, seluruh umat Islam Indonesia diharuskan untuk tidak melupakan peristiwa tersebut. Yakni, bukan saja menambah bukti atas penghianatan PKI di Indonesia. “Tetapi juga membuktikan bahwa PKI memang sudah tidak layak untuk diberikan hak hidup di Indonesia karena telah berkhianat kepada bangsa dan negara,” kata Mahally Fikri.

Terkait masih terjadi adanya polemik dan silang pendapat di sebagian masyarakat Indonesia terhadap peristiwa pemberontakan G-30S/PKI tahun 1965. Hal ini dikarenakan sampai detik ini pemerintah belum membukukan peristiwa tersebut ke dalam sebuah catatan sejarah yang resmi.

Padahal, jika menonton langsung film tersebut, maka masyarakat akan mengetahui secara jelas, bagaimana waktu itu Alquran diinjak-injak, dibakar dan seterusnya. “Ini kenyataan sejarah. Saya sudah nonton filmnya, jadi pribadi saya setuju untuk diceritakan ke publik, karena banyak juga anak-anak kita tidak paham bagaimana kekejaman PKI waktu itu,” ujar Mahally Fikri.

Ia mengaku, pelurusan sejarah sangat penting. Namun, dia mengharapkan pemutaran film itu tak ditunggangi kepentingan politik praktis.“Tapi bahwasannya itu menjadi pelurusan sejarah, ini kita harapkan dalam peringatan hari kesaktian Pancasila, ini menjadi hal wajib, jangan sampai ditunggangi kepentingan politik praktis tapi penyampaian sejarah oke, no problem,” kata Mahally.

Terkait, rencana nonton bareng di jajaran militer atas perintah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Mahally tak melihat sebagai upaya membangkitkan era Orde Baru (orba). Film G30S/PKI memang dibuat di era pemerintahan saat itu.

Oleh karena itu, jika tidak tidak setuju pada rezim Orba, maka sebaiknya perlu digagas pembuatan film yang utuh. “Bagi saya ini bukan masalah Orba, Orla, ataupun yang lain, tapi konteksnya adalah penyampaian sejarah perjuangan kebangsaan kita pada generasi muda. Sehingga jangankan yang PKI, reformasi pun banyak pada saat 98 reformasi itu belum lahir dan balita. Sekali lagi, tidak ada yang salah dari instruksi Panglima TNI itu, karena memang PKI tidak sesuai dengan karekter bangsa. Makanya, mereka tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia,” tandas Mahally Fikri.fahrul

Leave A Reply