Berbagi Berita Merangkai Cerita

Wagub : Alih Status Tenaga PKB/PLKB ke Pusat Harus Dimaknai Positif

0 5

MATARAM, DS – Pengalihan status kepegawaian sebanyak 458 orang tenaga penyuluh keluarga berencana (PKB) dan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat harus dimaknai positif.

 

“Apapun status kepegawaiannya yang terpenting adalah pengabdiannya,” ungkap Wakil Gubernur H. Muhamad Amin, MSi di sela-sela penandatanganan berita acara serah terima PKB dan PLKB yang dirangkaikan dengan review program KKBPK Semester I Tahun 2017, di Hotel Grand Legi Mataram, Selasa (26/7).

 

Menurutnya, pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengharuskan urusan penyuluh telah berpindah tangan menjadi urusan pemerintah pusat.  Untuk itu, urusan kepegawaian lainnya, termasuk penggajian dan hak kepegawaian dalam masa peralihan agar dapat dituntaskan.

 

“Hal ini penting di masa peralihan ini dilakukan agar dapat menunjang kinerja para petugas itu,” kata Wagub.

 

Amin menegaskan, komitmen pemprov yang kini  fokus pada pendidikan pranikah. Menyusul hal itu bagian dari upaya struktural dan edukasi menuju pendewasaan usia pernikahan.

 

Ia menambahkan bentuk upayanya. Yakni, telah dikeluarkannya surat edaran Gubernur NTB guna  menghimbau masyarakat atau remaja agar menikah diatas umur 21 tahun. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Sehingga, penurunan kasus KDRT yang biasa berakhir perceraian akan bisa dilakukan,” ujar Wagub Amin.

 

Terpisah, Kepala Perwakilan BKKBN NTB Dr. Lalu Makripudin, mengatensi langkap pemprov yang konsen dalam bidang kependudukan. Sebeb menurutnya, tidak ada artinya kemajuan yang dicapai oleh sektor lain, manakala program pengendalian penduduk tidak dilakukan dengan baik.

 

“Momentum kali ini kita harapkan menjadi ‘trigger’ untuk menyukseskan program KKBPK didaerah agar perwujudan generasi emas NTB 2025 yang berbudaya dan berdaya saing dapat tercapai dengan baik,” tandas Makripudin.

 

Sementara itu, jumlah penyuluh KB yang akan dialihkan untuk NTB sebanyak 458 orang. Dengan rinciannnya, yakni Kota Mataram sebanyak 27 orang, Lobar sebanyak 57 orang, sebanyak 52 orang dari Loteng, sebanyak 138 orang dari Lotim, KLU sebanyak 7 orang, KSB sebanyak 19 orang, Sumbawa sebanyak 54 orang, Dompu berjumlah  20 orang, Kabupaten Bima sebanyak 61 orang dan Kota Bima sejumlah 23 orang.

 

Diketahui, penandatanganan ini dilakukan oleh bupati/walikota dan Kepala BKKBN, serta disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua DPRD. Turut hadirmenyaksikan selain Wagub Amin juga Deputi Keluaga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Dr. Ir. Dwi Listiawardani, serta Kepala BKN RI Ahmad Yusad.fahrul

Leave A Reply