A place where you need to follow for what happening in world cup

Wabup KLU Tersangka, HBK Siap Beri Bantuan Hukum

155

FOTO. Ketua BPD DPP Gerindra H. Bambang Kristiono (tengah) saat menyerahkan SK rekomendasi pengsungan bupati dan wakil bupati KLU di Pilkada KLU, lalu. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Kasus hukum yang kini membelit kader Gerindra NTB yang juga Wakil Bupati (Wabup) KLU, DKF, menuai atensi Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) DPP Gerindra H. Bambang Kristiono (HBK).

Menurut HBK, pihaknya menghormati proses penetapan DKF sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan penambahan ruang IGD dan ICU RSUD Lombok Utara tahun 2019 oleh Kejati NTB.

Selain itu, ia telah meminta agar Wabup KLU itu koperatif. “Apalagi, menghadapi masalah hukum itu harus tenang, enggak perlu perlu panik. Itu karena, kalau kita panik, jelas juga enggak akan menyelesaikan masalah,” ujar HBK pada wartawan, Selasa (28/9).

HBK menegaskan, Partai Gerindra mengormati proses hukum yang kini berjalan. Namun, lantaran Danny adalah kader partai yang juga adalah kawan baiknya. Tentunya, ia akan berjuang dengan sekuat tenaga. Serta, seluruh kekuatan akan dipergunakannya untuk membela Wabup KLU tersebut.

“Wabup KLU adalah kawan perjuangan saya. Kalau saya itu punya prinsip, jika sudah berkawan. Pokoknya, jangankan dia salah, benar pun akan saya bela. Insyaallah, selama belum ada keputusan hukum tetap. Wajarlah saya akan berjuang dengan semua kekuatan yang saya miliki. Salah satunya, minimal dorongan untuk dia tabah. Itu sudah saya lakukan,” tegas dia menjelaskan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu mengaku telah memerintahkan Sekretaris DPD Gerindra NTB Ali Al Khaery untuk melakukan pendampingan hukum. Tak hanya itu, Ali yang sehari-hari berprofesi sebagai lawyer itu, telah diminta menjadi kuasa hukum oleh HBK.

“Intinya, jika seandainya diputus salah pun, saya akan tetap berteman dengan dia. Disitu, garis perjuangan saya jelas. Yakni, instruksi ke Adek saya Ali telah saya lakukan untuk menjadi kuasa hukumnya,” tandas HBK.

Sebelumnya, Wakil Bupati Lombok Utara DKF angkat bicara terkait penetapan dirinya sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan penambahan ruang IGD dan ICU RSUD Lombok Utara tahun 2019.

Politisi Gerindara ini secara resmi minta maaf kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Permintaan maaf itu sekaligus sebagai ucapan rasa terima kasihnya lantaran dukungan yang tak henti-hentinya mengalir.

“Saya meminta maaf terhadap seluruh masyarakat Lombok Utara atas pemberitaan beberapa hari terakhir. Dan, saya mengucapkan terima kasis kepada masyarakat Lombok Utara atas semua dukungannya,” ujar Wabup Lombok Utara.

Pejabat yang baru sembuh dari covid-19 ini mengatakan, status tersangka yang menjeratnya lantaran proyek yang dilaksanakan tahun 2019 silam. Di mana, saat itu, posisinya sebagai staf konsultan pengawas.

Diameyakini sudah menjalankan tupoksi dan kewajiban sebagai konsultan pengawas sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dimilikinya.

“Insyallah saya meyakini sudah menjalankan tupoksi dan kewajiban saya sebagai konsultan pengawas,” ucap Danny didampingi istri dan Penjabat Sekda Lombok Utara Anding Dwi Cahyadi, dan Plt Kabag Hukum Setda Lombok Utara, Raden Eka Asmarahadi.

Wabup juga mengapresiasi dan menghormati langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejati. Bahkan, ia berjanji akan akan koorporatif dan menghormati langkah-langkah hukum ke depan.

“Saya menghormati semua proses hukum dan langkah-langkah hukum ke depan. Dan, sekali lagi saya meminta dukungan pada masyarakat Lombok Utara. Semoga saya kuat dan sanggup untuk melewati cobaan ini dan menjadi pembelajaran kita semua ke depan di dalam proses,” jelasnya.

Wabup mengakui beberapa bulan lalu diperiksa Kejati NTB dengan kapasitas sebagai saksi. Setidaknya, dua kali dia memberikan keterangan kepada penyidik.

“Untuk surat penetapan tersangka dari Kejati NTB, sampai saat ini belum saya terima,” paparnya.

Yang jelas, jika memungkinkan beraktivitas sebagai kepala daerah, Wabup akan bekerja dengan sungguh-sungguh melayani masyarakat.

“Insyaallah roda pemerintahan akan berjalan dengan sama seperti apa adanya.Saya juga tetap kooperatif menjalankan konseukensi tahapan-tahapan proses hukum di RSUD Lombok Utara,” tandasnya.

Diketahui, Wabup KLU, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan penambahan ruang IGD dan ICU RSUD Lombok Utara tahun 2019.

Kejati NTB juga menetapkan empat tersangka lainnya yaitu, mantan Direktur RSUD KLU, dr Samsul Hidayat, PPK proyek RSUD KLU, inisial HZ, dan kuasa PT Batara Guru selaku penyedia, inisial MR, dan Direktur CV Indomulya Consultant, inisial LFH yang merupakan rekan Danny selaku konsultan pengawas. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Lewat ke baris perkakas