Berbagi Berita Merangkai Cerita

Wabup dan Bupati KLU Berselisih, Rachmat Nilai Tak Etis

0 49

MATARAM, DS – Pembangunan tambak udang modern milik PT Panen Berkat Sejahtera Bersama (PBSB) di Dusun Lengkukun, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, KLU, yang memunculkan polemik antara Bupati Najmul Ahyar dan Wakil Bupati Syarifudin, menuai reaksi anggota DPR RI H. Rachmat Hidayat.

Menurut Rachmat, tidak seharusnya antara dua kepala daerah yang terikat sumpah jabatan berbeda pandangan terkait adanya investasi di wilayah mereka. Pasalnya, KLU yang notabenanya merupakan daerah terdampak gempa bumi paling parah di NTB, membutuhkan masuknya investasi guna memulihkan situasi perekonomian di wilayah tersebut.

Ia menyayangkan pernyataan antara Bupati KLU dan Wabup yang berbeda sudut pandangnya dalam menyikapi masuknya investasi di wilayahnya.

“Ini aneh, di satu sisi Wabup KLU mengatakan Pemda telah zolim. Tapi, pak Bupati KLU mengaku akan terlebih dahulu mengecek perizinan perusahaan sehingga jika melanggar maka baru akan ditendang,” ujar Rachmat menjawab wartawan di Mataram,  Kamis (28/2).

Ketua DPD PDIP NTB itu mengatakan pernyataan Bupati Najmul yang cenderung tidak frontal, sudah tepat. Namun, itu tidak dilakukan Wabup Syarifudin yang dianggap Rachmat melupakan posisi Wabup yang tidak lain merupakan bagian dari Pemda KLU.

Dampak dari perseteruan terbuka oleh dua kepala daerah itu telah menimbulkan kerugian pada masyarakat, khususnya bidang perekenomian di Wilayah KLU yang sangat membutuhkan masuknya investasi.

“Bagaimana KLU mau bisa maju dan pulih dari situasi sulit pascagempa bumi jika investasi saja dihambat. Padahal, investasi yang diributkan oleh kedua kepala daerah itu sudah lengkap dan terpantau telah mengantongi semua persyaratan perizinan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,” jelas Rachmat menegaskan.

Menurut Rachmat, jika merujuk tata kelola pemerintahan terkait fungsi kewenangan yang diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bupati memiliki otoritas sepenuhnya dalam mengatur tata kelola keuangan dan pemerintahan daerah. Sementara, wakil bupati hanya bersifat membantu, kecuali bila bupati tidak ada.

“Sekali lagi, tidak boleh seorang wabup buat statemen kayak gitu. Sebab, pernyataan itu telah menimbulkan kegaduhan ditengah rakyat dan pemerintah, padahal dia (Wabup KLU) adalah bagian dari pemerintahan itu sendiri,” kata Rachmat lantang yang mengaku perlu angkat bicara lantaran PDIP merupakan salah satu parpol pengusung kedua kepala daerah itu saat Pilkada lalu. Selain itu, pernyataannya kali ini merupakan tanggung jawab Rachmat sebagai wakil KLU dan NTB di gedung DPR RI.

“Jika tidak kita luruskan maka siapapun yang melihat perseteruan kayak gini jelas enggak bagus,” ucapnya.

Rahmat menduga tidak tuntasnya pemulihan pascabencana di KLU selama ini bisa jadi karena ada perselisihan antara dua kepala daerahnya itu. Padahal, kekompakan pemerintahan sangat diharapkan dalam situasi pemulihan pascabencana.

“Tidak semua hal harus dipolitisir. Saya membaca di media jika pak Wabup mengatakan ada rakyat yang tidak terima terkait pembangunan tambak udang modern milik PT PBSB itu. Jadi wajarlah, jika saya pun menduga jika ada demo maka dia (Wabup) yang akan menggerakannnya. Ini masih sebatas kecurigaan saya dan bukan menuduh, apalagi lokasi proyek investasi itu berada di wilayah tempat tinggal pak Wabup,” ungkapnya .

Dalam kesempatan itu. Rachmat meminta agar para pemangku jabatan diantaranya aparat hukum waspada terkait pernyataan Wabup tersebut.

“Jika investor tidak ada izin maka kita keluarkan bagi saya sangat benar pernyataan pak bupatinya. Karena, orang punya izin memang tidak boleh dirugikan, apalagi tidak ada istilah pembataan izin. Yang pasti, jika Pemkab KLU melakukan pembatalan izin maka itu masuk katagori tindakan sepihak serta kesewenang-wenangan,” jelas Rahmat lagi.

Ia berharap dalam skuad pemerintahan daerah jangan lagi ada saling terpecah belah gara-gara urusan politik karena pihak yang dirugikan adalah masyarakatnya. Terlebih, hal itu dipertontonkan di muka publik, yakni media massa.

“Wajarlah, jika pemulihan pascabencana di KLU diambil oleh TNI bersama Kepolisian saat ini, karena memang faktanya ada persoalan di internal pemerintahannya. Padahal, soal perizinan itu adalah urusan kecil, dan Pemda enggak boleh menghambat tumbuh kembangnya investasi perekonomian di wilayahnya, apalagi ada pihak yang dikorbankan akibat konflik internal itu,” tandas Rachmat Hidayat.

Sementara itu, penelusuran wartawan dari dokumen perizinan yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KLU Vidi Eka Kusuma, tertanggal 23 Februari 2018 dengan nomor 503/147/DTKPM.PTSP/2018, izin lokasi (Inlok) untuk pembangunan budidaya tambak udang kepada PT. Panen Berkat Sejahtera Bersama (PBSB) telah lengkap.

Bahkan, dalam dokumen itu tertera adanya keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi NTB bernomor 503/10-IV/03/LINK/DPMPTSP/2018 tentang izin lingkungan rencana usaha budidaya tambak udang atas nama PT PBSB yang ditandatangani oleh H. Lalu Gita Ariadi pada tanggal 26 April 2018 lalu.

Tak hanya itu, kesesuaian pemanfatan ruang untuk pembangunan budidaya tambak udang dengan nomor rekomendasi 043/36.9/BKPRD-KLU/2017 tertanggal 31 Agustus 2017 lalu telah pula ditandatangani oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan KLU, Hermanto.

Dalam dokumen, pemberian izin oleh BKPRD mengacu pada surat kesesuaian peruntukan penggunaan tanah (IPPT) yang diterbitkan oleh Camat Kayangan, Husna Hadi Albayani, tertanggal 15 Agustus 2017 dan Kepala Desa Kayangan Edi Hartono. RUL.

Leave A Reply