Berbagi Berita Merangkai Cerita

Usulkan 20.000, Disdukcapil Lombok Timur Hanya Dapat 3.000 Blangko E-KTP

36

SELONG, DS – Sebanyak 3.000 blangko E-KTP kembali tersedia di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Timur. Setelah Dirjen Dukcapil mendistribusikan jatah blangko E-KTP Lombok Timur, melalui Disdukcapil Provinsi NTB.

Meskipun demikian, jumlah tersebut sangat jauh dari jumlah yang diajukan oleh Disdukcapil Lombok Timur. “Kita minta ke pusat 20.000, tapi yang diberikan kita melalui provinsi, 3.000,” sebut Saiful Azkari, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Disdukcapil, Lombok Timur, saat ditemui Kamis (25/06/2020).

Blangko E-KTP yang baru diterima pada hari rabu kemarin, akan didistribusikan kepada seluruh Unit Pelayanan Tekhnis (UPT) Disdukcapil, yang ada di tiap Kecamatan. Dan masing-masing Kecamatan akan mendapat jatah blangko E-KTP sebanyak 100 lembar.

Sebelumnya, Disdukcapil Lombok Timur juga menerima 20.000 blangko dari Dirjen Disdukcapil. Namun, blangko tersebut telah habis tercetak, dan dibagikan untuk masing-masing UPT.

“Pada saat Covid, kita diberikan blangko 20.000 oleh pusat. Kemudian kita cetak disini sebanyak 15.895. Sisanya di cetak oleh masing-masing UPT. Sehingga yang 20.000 itu habis,” terang Saiful.

E-KTP yang sudah tercetak tersebut kemudian didistribusikan dengan mengundang setiap kepala desa, untuk mengambil KTP milik warganya. Langkah ini ditempuh sebagai upaya memberlakukan protokol pencegahan penularan Covid-19, agar tidak terjadi kerumunan dalam pembagian E-KTP.

Masih dimasa pandemi Covid-19, blangko E-KTP kembali diterima Disdukcapil sebanyak 2.000 blangko. Yang kemudian dibagikan ke masing-masing UPT. “Lagi kita diberikan oleh pusat 2.000 blangko melalui provinsi. Jatahnya Kabupaten lain. Tapi kita diberikan pinjam. Lalu didistribusikan kepada masing-masing UPT,” bebernya.

Sementara itu, sebagai inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), Disdukcapil juga memberlakukan pelayanan secara daring. Terlebih dimasa pandemi Covid-19 ini. Dimana, pemberlakuan social distancing harus tetap dipatuhi dalam pelayanan publik.

“Inovasi pelayanan kita dimasa pra new normal maupun sebelum itu harus menggunakan sistem online. Aturannya di Perpres nomor 96, tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendataan penduduk,” jelas Saiful.

Lebih lanjut dijelaskannya, pelayanan adminduk juga berlaku bagi masyarakat luar daerah. Dengan sistem daring yang ada, masyarakat dari luar daerah tidak perlu kembali ke kampung halamannya untuk mendapatkan pelayanan adminduk.

Cukup dengan mendatangi Disdukcapil setempat, adminduk yang dibutuhkan dapat diterbitkan. Dd

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.