Berbagi Berita Merangkai Cerita

Usulan Pemekaran Tiga Wilayah NTB Sulit Terwujud

1.137

//FOTO. Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik (tengah) saat berbincang dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakil Ketua DPRD NTB di Mataram, kemarin. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Wacana pemekaran tiga wilayah di Provinsi NTB yang disuarakan Ketua DPRD NTB dalam sidang paripurna istimewa HUT NTB ke-62, Rabu malam (16/12), nampaknya bakal sulit diwujudkan tahun 2021 mendatang.

Pasalnya, tiga wilayah yang bakal dimekarkan. Yakni, Kabupaten Lombok Selatan (KLS), Kota Samawa Rea dan Kabupaten Bima Timur, justru tak masuk dalam usulan program pemekaran yang bakal dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2021.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang dikonfirmasi wartawan terkair wacana pemekaran tiga wilayah di NTB, justru pesimistis jika tiga wilayah itu akan bisa dimekarkan tahun depan.

“Saya sudah tanya-tanya ke pusat, bahkan ke Dirjen Otda Kemendagri. Jadi, yang ada itu adalah pemekaran wilayah yang hanya bersifat khusus di Papua di tahun 2021,” kata Gubernur pada wartawan, Kamis (17/12).

Bang Zul tak mempersoalkan jika ada wacana pemekaran wilayah di NTB. Hanya saja jika merujuk kewenangan dan aturan, maka sudah ada kebijakan nasonal yang mengatur terkait penghentian sementara pemekaran wilayah sejak tahun 2014 di seluruh Indonesia.

“Kecuali jika pemerintah pusat melalui Pak Mendagri yang mempertimbangkan perlunya pemekaran wilayah itu, maka itu bisa dilakukan. Kalau dari usulan dibawah kayaknya agak sulit,” tegas Gubernur.

Sebelumnya, Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah saat dihadapan Dirjen Otda Kemendagri, pihaknya mendukung adanya pemekaran wilayah di NTB. Yakni, Kabupaten Lombok Selatan (KLS), Kota Samawa Rea dan Kabupaten Bima Timur.

“Prinsipnya, kami mendukung pemekaran wilayah pak Dirjen. Selamat HUT NTB, Dirgahayu NTB gemilangKu,” tandas Isvie Rupaedah.

Terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, usulan tiga wilayah pemekaran di NTB belum bisa dilakukan. Sebab, pihaknya hingga kini masih fokus menampung aspirasi pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat.

“Sebetulnya sudah ada dasar hukum Undang-Undang 1945 dulu di dalamnya ada empat provinsi di dalamnya. Cuma tidak terlaksana dulu karena tidak ada kesepakatan antara DPRD dan gubernur,” ujar Akmal pada saat berada di Mataram.

Namun, untuk tindak lanjut mengabulkan pemekaran wilayah, harus ada arahan dari presiden terlebih dahulu. Di sisi lain, kata Akmal, Kemendagri terus melakukan evaluasi internal setiap tahun secara komprehensif yang dapat menjadi masukan untuk mendagri dan menko polhukam. “Kita tunggu arahan presiden. Kita Kemendagri akan bekrja ketika kita ada perintah soal itu,” tandasnya. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.