Berbagi Berita Merangkai Cerita

Tuntaskan Sengketa Lahan MotoGP Mandalika, Gubernur Minta Bantuan Forkopimda

33

MATARAM, DS – Dalam waktu dekat, Presiden RI, Joko Widodo akan berkunjung ke beberapa daerah. Gubernur NTB, Zulkieflimansyah yang mendengar hal itu mengaku khawatir jika Presiden RI berkunjung ke NTB.

Masalah lahan MotoGP Mandalika yang menjadi atensi khusus Presiden RI hingga saat ini belum kunjung dapat diselesaikan. Dalam rapat evaluasi penanganan Covid-19, ia meminta kepada para Forkopimda untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini secepat mungkin.

“Oleh karena ini pak Kepala Pengadilan Tinggi kita mohon mudah-mudahan masalah lahan ini selesai. Pertanyaan pertama presiden pasti itu pak Kabinda (lahan Mandalika),” kata Gubernur.

Ia mengatakan bahwa MotoGP Mandalika ini bukan hanya tentang NTB tapi juga tentang Indonesia. “Saya rasa ini bukan hanya tentang etalase NTB, tapi ini tentang wajah Indonesia di kancah dunia,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari ITDC, dana untuk pembebasan lahan sudah ada, oleh sebab itu, masalah lahan ini harus selesai dalam waktu cepat.

“Semua dana itu sudah ada di sini, jika masalah lahan tidak selesai, dananya bisa balik ke jakarta, padahal dana ini triliunan,” terang mantan anggota DPR RI ini.

Ia mengaku bahwa dana dari BIL hingga Mandalika saja sudah disiapkan 1,1 triliun yang dananya sudah ada, kontraktor hinggal alat sudah disiapkan, tinggal pembebasan lahan saja yang menjadi kendala.

“Jangan sampai persoalan lahan ini dianggap enteng, banyak yang menunggu, kalau lahan ini tidak selesai maka dananya akan ditipkan di pengadilan tinggi untuk disesuaikan dengan harga apraisal,” jelasnya.

Menanggapi kekhawatiran Gubernur tersebut, Anggota DPR RI, Syamsul Luthfi mengatakan bahwa ia sudah mewanti-wanti dari jauh-jauh hari agar masalah lahan ini dipercepat dan dijadikan agenda prioritas Gubernur NTB serta pemerintah provinsi benar benar hadir dalam penyelesaian masalah lahan ini namun selama ini tidak ada yang memperhatikan malah sering melempar tanggung jawab ke Pemkab Lombok Tengah saja.

“Kan sudah kita beri masukan dari awal, ini masalah besar harus segera diselesaikan, tapi masukkan saya tidak direspon dengan serius, intinya pemerintah harus hadir dengan sungguh sungguh dalam penyelesaian masalah lahan hingga benar benar clear,” tutur Luthfi.

Ia juga menjelaskan bahwa permasalahan MotoGP Mandalika ini bukan hanya soal harga lahan, namun juga status lahan yang sudah masuk ke dalam arena sirkuit MotoGP Mandalika tersebut.

“Ini bukan hanya maslah harga saja, namun masih banyak lahan masyarakat yang berada di area sirkuit MotoGP yang tidak dimasukan dalam daftar pembebasan lahan oleh ITDC, yang harus juga diperjelas setatusnya” jelasnya.

Ia mengaku siap memberikan data lahan yang ada di sekitar sirkuit berdasarkan laporan masyarakat yang belum masuk ke dalam rencana pembebasan lahan

Luthfi mengatakan bahwa saat ini NTB kedatangan Kapolda yang baru, ditangannyalah masyarakat sangat berharap berbagai persoalan lahan mandalika dapat lebih lancar penyelesaiannya.

Apalagi, Kapolda NTB yang baru, Irjen Pol M. Iqbal dengan segudang prestasinya diyakini luthfi akan dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan lahan ini.

Sebelumnya, Dorna telah menandatangani kontrak MotoGP Mandalika ini, jika perhelatan MotoGP Mandalika ini sampai gagal, maka bisa jadi pemerintah akan dikenakan denda. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.