Berbagi Berita Merangkai Cerita

Tuntaskan Sengkarut Penerima Bansos, Gubernur Surati Bupati dan Walikota agar Fokus

29

FOTO. Inilah surat edaran Gubernur NTB pada bupati dan wali kota agar tidak main-main menuntaskan sengkarut data penerima bansos sesuai instruksi Pemerintah Pusat. (FOTO. RUL/DS)

MATARAM, DS – Pemprov NTB melalui Gubernur Zulkieflimansyah menyurati para bupati dan wali kota di 10 kabupaten/kota di wilayahnya agar fokus dan bertanggung jawab dalam mempercepat penyelesaian perbaikan data penerima bantuan sosial (Bansos).

Apalagi, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial telah menargetkan bahwa perbaikan data penerima Bansos harus tuntas pada tanggal 21 Maret 2021.

“Jadi, agar persoalan data ini tidak terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Maka, Atensi kepala daerah terhadap sumber data bansos harus all out (sekuat tenaga) dilakukan,” ujar Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah dalam siaran tertulisnya, Rabu (17/3).

Wagub menegaskan, Pemprov NTB sangat serius mengawal perbaikan data penerima Bansos. Oleh karenanya, surat pada kepala daerah itu tidak lain adalah upaya untuk bergandeng tangan bersama-sama dalam mengerahkan sumberdaya yang ada dalam perbaikan data penerima bansos.

Harapannya, polemik yang berkepanjangan tentang sumber data penerima bansos dapat segera diminimalisir.

“Sudah saatnya, kita semuanya mengerahkan seluruh sumber daya di daerah untuk menyisir dan memperbaiki sumber data yang dianggap sumber kesenjangan ditengah masyarakat,” tegas Rohmi.

Menurut Wagub, surat pada bupati dan wali kota di NTB telah dilayangkan pada Rabu (17/3) ini agar percepatan penyelesaian perbaikan data dapat diselesaikan dengan baik.

Hal ini, merujuk surat Menteri Sosial RI Nomor 5-32/MS/C/1.7/D1.01/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Verifikasi Kelayakan Penerima Bantuan Sosial.

Selanjutnya, surat Direktur Penanganan Fakir Miskin wilayah II, Kementerian Sosial, Nomor 649/16.3.1/BS.01/3/2021 tanggal 15 Maret 2021, tentang percepatan penyelesaian perbaikan data.

Ia menjelaskan perbaikan data tahap II, difokuskan bagi data penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai ( BST).

Nantinya, perbaikan itu meliputi perbaikan NIK/Padan data dengan Kependudukan, Data meninggal untuk Program PKH,BPNT dan BST, data ganda dan penyaluran sebelumnya.

Sehingga, lanjut Wagub, aksi bersama percepatan perbaikan data ini, akan dapat diupdate setiap saat dan dilaporkan secara berjenjang.

Hal ini, agar dapat diawasi dan didampingi secara berkelanjutan. Sebab, data secara umum penerima bansos di NTB yang harus diperbaiki berjumlah sebanyak 564.310 KK.

“Uraiannya, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 72.856 KK, Lombok Tengah sebanyak 125.959 KK, Lombok Timur 139.478 KK, Kabupaten Sumbawa mencapai 30.616 KK, Kabupaten Dompu sebanyak 35.524 KK, Kabupaten Bima mencapai 85.139 KK. Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyai 6.906 KK, Kabupaten Lombok Utara sebanyak 32.495, Kota Mataram mencapai 24.759 KK, dan Kota Bima berjumlah 10.578 kepala keluarga,” jelas Wagub.

Terkait, jumlah data penerima bansos yang meninggaL dunia untuk perbaikan berjumlah sebanyak 6.601 orang. Rianciannya, Kabupaten Bima sebanyak 614 orang, Kabupaten Dompu sebanyak 202 orang, Kota Bima sebanyak 50 orang, Kota Mataram sebanyak 320 orang, Lombok Barat sebanyak 598 orang, Lombok Tengah sebanyak 1835 orang, Lombok Timur sebanyak 1314 orang, Lombok Utara sebanyak 408 orang. Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa sebanyak 597 orang dan Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 132 orang.

“Percepatan, perbaikan data bansos dapat diakses di Aplikasi SIKS-NG dengan user yang diberikan kepada masing-masing pelaksana pendampingan program di daearah. Batasnya sampai tanggal 21 Maret 2021,” ungkap Wagub.

Wagub berharap agar Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memastikan tugas dan fungsi para pendamping, baik unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK), Pendamping PKH dan Operator SIKS-NG Kabupaten dan Operator Desa/Kelurahan yang sudah diberikan user ID masing-masing oleh Pusdatin Kemsos untuk perbaikan data yang sedang berlangsung.

Apalagi, Dinas Sosial memberikan pendampingan melalui operator SIK-SNG terhadap pelaksanaan perbaikan data, baik oleh operator Desa/Kelurahan maupun para pendamping bansos.

Selain itu, penguatan kapasitas internal SDM pelaksana program sosial, dalam perbaikan data juga dipandang perlu untuk koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Lantaran, berkaitan langsung soal data NIK/Nama/Nomor KK dan status meninggal atau tidaknya warga.

“Kami minta para Lurah dan Kades harus aktif memberikan penguatan atau pendampingan terhadap verifikasi dan validasi (Verivali) data warganya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos melalui operator desa,” tandas Sitti Rohmi Djalilah. RUL

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.