Membangun Masyarakat Cerdas dan Berwawasan Luas

Tuntaskan Lahan MotoGP Mandalika Tanggung Jawab Loteng, Gubernur Zul Sebut Masalah Hanya Perbedaan Harga

6

MATARAM, DS – Gubernur Zulkieflimansyah mengatakan, tugas menutaskan polemik lahan yang masih belum klear pada areal MotoGP Mandalika merupakan tanggung jawab Pemkab Lombok Tengah. Hal itu merujuk kesepakatan bersama. Yakni, Pemprov NTB, ITDC dan Pemkab setempat baru-baru ini.

“Jadi, enggak usah khawatir, status lahan yang belum tuntas itu masih dalam proses penanganan. Jadi tunggu saja kelanjutannya,” ujar Gubernur menjawab wartawan, Jumat (22/5).

Zul menegaskan, pemerintah sudah punya langkah untuk menyelesaikan lahan yang masih belum dibebaskan. Hanya saja, pada beberapa titik lahan, masyarakat justu menjual tanah mereka terlampau sangat tinggi.

Padahal, harga diluar kewajaran itu akan sangat memancing spekulasi yang tidak baik. Serta, jauh diluar apraisal harga di wilayah setempat.

“Saya kira, pemerintah sudah punya cara juga, kalau harga terlampau jauh dari apraisal pasar untuk kepentingan publik, pemerintah akan membayar sesuai dengan harga pasar. Kalaupun enggak bisa juga, maka kita titip lewat pengadilan untuk menyelesaikannya. Pastinya, opsi menyelesaikan masalah lahan kita akan banyak kedepankan melalui toleransi dengan masyarakat,” jelas Gubernur.

Ia memastikan, opsi menitip penuntasan lahan MotoGP Mandalika melalui jalur pengadilan tidak akan dilakukan pihaknya.

Menurut Zul, jangan sampai lahan yang belum dibebaskan, yang kurang dari 4 hektare, dapat menghalau rencana pembangunan sirkuit motoGP.

“Enggak banyak yang masih tersisa, kurang dari 4 hektar, kami punya 1.300 hektare, ada masalah 4 hektare, harus ada penyelesaian, jangan sampai gambaran besarnya rusak, hanya karena nilai setitik (lahan sirkuit kurang 4 hektar),” ungkap Gubernur.

Menurut Zul, masalah lahan sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia.

“Di mana-mana masalah lahan selalu ada di Indonesia ini, dan sekarang tentu kami tidak ingin mengorbankan masyarakat,” tegas Gubernur.

Terkait pernyataan Anggota Komisi II DPR RI HM Syamsul Lutfi yang menganggap Pemprov NTB tidak serius menuntaskan sisa pembebasan lahan di sirkuit MotoGP Mandalika pascakunjungannya ke Mandalika beberapa hari lalu.

Gubernur Zul menambahkan, dirinya terkejut dengan penyataan Anggota DPR RI asal Dapil Pulau Lombok tersebut.

“Kita terkejut dibilang enggak kerja. Laporan kita ke Pusat melalui Pak Luhut terus kita lakukan, yakni kendalanya hanya masalah harga yang belum ketemu dengan masyarakat,” tandas Zulkieflimansyah.

“Kami senang adanya kritikan dan masukan. Bahkan, jika anggota Komisi II DPR turun ke lapangan, itu bagus karena memang tupoksinya. Tapi kalau nyebut kita enggak bekerja, saya kira enggak fair kayak gitu. Karena semua proses dan tahapan sudah kita lakukan sejauh ini,” sambung Gubernur. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.