Berbagi Berita Merangkai Cerita

TPPO di Lombok Timur Terjadi Lagi, Dewan Panggil Disnakertrans dan Forkompimcam Suralaga

19

Suasana Audiensi DPRD, Disnakertrans dan Forkopimcam

SELONG, DS- Dugaan Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) yang menimpa YH, warga Kecamatan Suralaga mendapat atensi DPRD Lombok Timur. Rabu (11/11), Komisi I memanggil Dinas Ketenagakerjaan beserta Forkopimcam menggelar audiensi untuk mengurai permasalahan ini.

Camat Suralaga, Agus Masrihadi, mengaku prihatin dengan kejadian yang menimpa warganya tersebut. Disayangkannya, masih saja terjadi TPPO meskipun pihak kecamatan telah berupaya melakukan pencegahan.

“Melalui Forkopimcam kami melakukan edukasi, sosialisasi bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, silahkan melalui jalur yang legal. Silahkan melalui prosedur yang sudah ditentukan,” tutur dia.

Selain dengan menyosialisasikan jalur legal untuk bekerja ke luar negeri, Agus juga menyebut pihaknya telah menghimbau desa memperbesar porsi anggaran pemberdayaan melalui Dana Desa (DD). Dengan adanya kesempatan kerja yang timbul dari pemanfaatan DD, secara otomatis akan mengurangi minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri.

“Saya menyarankan agar porsi fisik itu dikurangi. Sedangkan pemberdayaan ditambah. Agar bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki masyarakat desa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan, menyampaikan kegelisahan terkait TPPO yang masih terjadi menimpa warga Lombok Timur.

Menurutnya, pemerintah kabupaten harus memiliki sikap tegas dalam mengeliminir terjadinya TPPO. Pemkab dalam hal ini harus memiliki data keberadaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Baik P3MI legal maupuan yang ilegal.

“Harus da sikap tegas. Paling tidak mengetahui perusahaan apa saja yang beroperasi di Lombok Timur. Baik ilegal maupun legal,” tegas Murnan.

Dengan demikian, pemkab dapat langsung memberikan tindakan kepada P3MI yang nakal tersebut.

Ia pun meminta Dinas Ketenagakerjaan dan Tramigrasi (Disnakertrans) untuk dapat menginventaris potensi penyerapan tenaga kerja melalui APBD Lombok Timur. Dengan adanya data penyerapan tenaga kerja melalui pekerjaan yang bersumber dari APBD, menjadi salah satu pintu yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi minat masyarakat Lombok Timur untuk bekerja ke luar negeri.

“Gunanya APBD kan menyiapkan tenaga kerja. Coba ditanyakan berapa yang bisa direkrut tenaga kerja. Untuk apa apbd Rp. 1,3 triliyun kalau tidak bisa menyerap tenaga kerja,” ucapnya.

Ia pun meminta agar pemerintah daerah melalui Disnakertrans tidak hanya fokus pada penyelesaian setelah ditemukan masalah. Namun, tentunya harus lebih fokus pada pencegahan agar TPPO tidak terjadi lagi menimpa warga Lombok Timur.

“Biar menjadi atensi kita semua. Kita selalu berlarut-larut menghadapi permasalahan tenaga kerja, tanpa solusi. Persoalan ini seperti lingkaran setan. Kita selalu hadir saat penyelesaian, tapi saat pencegahan itu yang kurang diperhatikan,” sayangnya. Dd

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.