Menu

Mode Gelap

Hukum · 16 Nov 2018 05:06 WITA ·

Tokoh LSM Loteng Desak Pemkab Loteng Respon Aspirasi Masyarakat


					Hasan Masat Perbesar

Hasan Masat

MATARAM, DS – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) diminta secepatnya mengganti nama kecamatan di wilayah setempat dengan nama desa letak kantor itu berada. Penggantian nama dianggap mendesak lantaran dirasa efektif dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Loteng.

Direktur Lembaga Studi Advokasi Demokrasi Rakyat dan Hak Asasi (Lesa-Demarkasi)  Mataram, Hasan Masat, mengatakan, penggantian nama kecamatan dengan nama desa itu merupakan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai tanggung jawab atas aspirasi masyarakatnya maka Pemkab Loteng harus mengatensi keinginan masyarakatnya.

“Pemerintahan yang efektif itu harus bisa beradaptasi pada kebutuhan dan keinginan masyarakat, karena penggantian nama itu adalah gejala dan keinginan masyarakat yang kini ramai dibicarakan, maka haruslah disikapi dengan bijak,” ujar Hasan menjawab wartawan melalui siaran tertulisnya, Kamis (15/11).

Menurut dia, rekonstruksi nama kecamatan tanpa ada perubahan pada asal nama desa itu hanya merupakan kesan pelebaran simbolik kekuasaan. Hasan menegaskan, jika pola lama terus dipertahankan tanpa merespon gejala yang diingkan oleh masyarakat, maka hal itu merupakan sikap kurang produktif pada pemerintahan dan pembangunan di daerah.

“Sudah saatnya pemkab Loteng menginisiasi, bahkan melakukan perumahan nama-nama kecamatan yang ada di beberapa nama kecamatan, seperti kecamatan Praya Barat menjadi kecamatan Penujak,  kecamatan Praya Barat Daya menjadi kecamatan Darek,  kecamatan Praya Tengah menjadi kecamatan Batunyala, serta kecamatan Praya Timur diganti dengan kecamatan Mujur,” jelas dia menegaskan.

Hasan menjelaskan, perubahan nama kecamatan itu mendesak dan penting. Sebab, secara sosio kultural akan mendekatkan masyarakat pada makna pemerintahan lokal dan tentu akan mempermudah pemerintah melakukan manajemen pemerintahan secara umum.

Oleh karena itu, pihaknya menyetujui, serta mendorong pemerintah daerah melakukan perubahan nama nama kecamatan tersebut. “Jangan setelah diributkan baru diganti,  namun pemerintah daerah yang punya kewenangan lah yangmendorong dan melakukan hal- hal yang secara substantip sangat di butuhkan olehwarganya itu,” tandas Hasan Masat. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Seorang Pria Menjadi Korban Teror Panah di Kota Mataram

22 Mei 2022 - 17:45 WITA

Gubernur Ajak Bupati Bima Bantu Mahasiswa yang Diamankan Polda NTB

20 Mei 2022 - 07:35 WITA

Perdagangan Orang Harus Dicegah Seluruh Pihak

18 Mei 2022 - 06:02 WITA

Program NTB Zero Unprosedural Mulai Terwujud, Kadis Nakertrans NTB Atensi Kiprah Kades dan Kadus

17 Mei 2022 - 17:13 WITA

Tuding Abdul Aziz Sebar Hoaks Soal Lahan 60 Hektare, Kuasa Hukum Ali BD Ajukan Rekonpensi di PN Sumbawa

12 Mei 2022 - 16:22 WITA

Korem 162/WB Gelar Penyuluhan Hukum

26 April 2022 - 15:11 WITA

Trending di Hukum