Berbagi Berita Merangkai Cerita

Tindaklanjuti Pemutusan Kontrak GTI, Komisi II DPRD NTB Desak Biro Hukum Terbitkan SK Gubernur

38

Foto : Sambirang Ahmadi

MATARAM, DS — Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB menggelar rapat bersama OPD mitra kerja, Jumat siang (12/3).Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, dihadiri oleh BPKAD, Bappenda, Bappeda, Biro Ekonomi serta Tim Investasi Daerah NTB.

Ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam rapat tersebut. Salah satunya persoalan aset daerah, yakni kelanjutan kontrak kerjasama aset dengan PT Gili Terawangan Indah (GTI).

Sembirang mendesak Pemprov NTB melalui Biro Hukum agar segera menuangkan kebijakan pemutusan kontrak produksi PT GTI dalam bentuk surat keputusan Gubernur.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, hal itu penting untuk dijadikan perhatian dalam rangka mengantisipasi segala sesuatunya yang berkaitan dengan pemutusan kontrak PT GTI. Termasuk, menyiapkan langkah-langkah antisipatif terkait kemungkinan adanya gugatan balik PT GTI terhadap keputusan Gubernur.

“Kita desak Sekda melalui Biro Hukum untuk segera menuangkan kebijakan pemutusan kontrak produksi dengan PT GTI dalam bentuk SK Gubernur,” kata Sembirang.

Pihaknya mendorong Biro Ekonomi, BPKAD melalui UPTB pemanfaatan aset daerah dan Tim Penasehat Investasi Daerah untuk membuat skema penertiban, penyelamatan dan pemanfaatan aset daerah demi meningkatkan PAD.

Terutama, kata Sembirang, terhadap aset-aset yang sudah dipihak ketigakan agar direcovery dan direvaluasi atau ditinjau ulang nilai atau harganya.

“Pastinya, sesuai kondisi terkini baik secara regulatif maupun prospek ekonominya,” ucapnya.

Sembirang mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi langkah tegas Pemprov NTB yang telah mengambil keputusan untuk memutus kontrak dengan PT Gili Trawangan Indah (PT GTI) yang telah puluhan tahun menguasai aset daerah tepatnya di Gili Trawangan.

“Dari awal memang rekomendasi dari DPRD NTB itu agar kontrak tersebut diputuskan saja. Nah, sekarang kalau sudah diputuskan oleh Pemprov, tentu kami apresiasi. Karena itu suatu langkah yang tegas dan berani,” ujarnya.

Setelah kontrak dengan PT GTI tersebut diputuskan, Pemprov diharapkan segera merumuskan langkah-langkah yang akan diambil untuk optimalisasi aset tersebut. Sehingga bisa memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pascakontrak ini sudah diputuskan, selanjutnya tentu bagaimana langkah-langkah Pemprov untuk mendayagunakan aset daerah tersebut untuk bisa berkontribusi maksimal terhadap PAD kita. Ada beberapa opsi yang bisa ditempuh,” jelas Sembirang.

Dia juga menyebutkan, salah satu opsi yang bisa tempuh. Yakni dengan memberdayakan masyarakat yang selama ini sudah melakukan aktivitas ekonomi diatas lahan milik Pemprov tersebut.

“Saran saya opsi paling utama adalah dengan memberdayakan masyarakat disana yang sudah melakukan kegiatan ekonomi. Kenapa demikian, itu untuk menghindari munculnya persoalan-persoalan sosial dari masyarakat yang sudah melaksanakan aktivitas kegiatan ekonomi disana dari dulu,” ungkap Sembirang.

“Mereka tinggal dilegalkan saja, diberikan izin usaha, tapi tentu dengan syarat dan ketentuan dari Pemprov NTB harus dipenuhi oleh masyarakat. Misalnya kesediaan untuk memberikan kontribusi sewa dengan besaran yang ditetapkan Pemprov,” sambungnya.

Kebijakan penetapan besaran sewa lahan kepada masyarakat tersebut penting dilakukan untuk memastikan bahwa keberadaan aset tersebut bisa memberikan PAD. Demikian juga dengan masyarakat yang melaksanakan kegiatan ekonomi diatas lahan tersebut mendapatkan kenyamanan karena ada kepastian secara hukum.

“Kenapa demikian, karena memang tujuan dari pengelola aset daerah itu adalah untuk memberikan kontribusi PAD. Jangan sampai kita punya aset tapi tidak mendapatkan apa-apa, orang lain mendapatkan keuntungan, kita hanya dapat menonton,” pungkasnya.

Ia menambahkan, dengan telah diputuskannya kontrak kerjasama aset Gili Trawangan itu, maka bisa dijadikan momentum oleh Pemprov NTB untuk menertibkan aset-aset daerah lainnya yang selama ini belum memberikan kontribusi PAD. “Ini bisa jadi momentum bagi Pemprov NTB untuk melakukan langkah-langkah penertiban terhadap aset-aset daerah yang lainnya yang selama ini tidak dapat memberikan kontribusi optimal terhadap PAD,” tandas Sembirang Ahmdi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.