Menu

Mode Gelap

Hukum · 9 Apr 2018 18:16 WITA ·

Tim Satber Pungli NTB Fokus Dalami Kasus Dugaan Pungli Prona


					GP. Aryadi MH Perbesar

GP. Aryadi MH

MATARAM, DS –Sebanyak empat kasus dari total 50 kasus dugaan pungutan liar (pungli) program proyek operasi nasional agraria (Prona) yang telah dilaporkan oleh masyarakat masih terus didalamiTim Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) provinsi NTB. Dipastikan, laporan yang telah masuk ke Saber Pungli dari berbagai wilayah di NTB itu, akan berbeda cara penangananya dengan ratusan kasus yang telah masuk di Polda NTB terhitung sejak tahun 2017 lalu.

“Dari puluhan kasus yang masuk itu, setelah kita petakan, ada empat kasus yang hingga kini akan kita proses lebih intensif lagi,” ujar Sekretaris Tim Operasional Satgas Saber Pungli NTB, GP. Aryadi MH menjawab wartawan di ruang kerjanya, Rabu (4/4).

Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) pada Inspektorat provinsi NTB mengatakan umumnya laporan yang diadukan masyarakat terkait adanya praktik dugaan biaya kepengurusan sertifikat program nasional (prona) pertanahan yang jumlahnya variasi mencapai antara Rp 400.000 hingga Rp 700.000.

Menurutnya, laporan pungli dari warga secara administratif kategori pungli. Namun demikian, sejumlah kades membela diri bahwa uang yang dipungut itu digunakan untuk membeli patok, materai serta pembuatan sertifikat.

Selain itu, ada pula pungutan biaya Prona yang telah disumbangkan oleh aparat desa untuk pembangunan tempat ibadah (masjid). “Ini yang tengah kita klarifikasi dan koordinasikan dengan pemda kabupaten/kota terkait adanya pembebanan biaya administrasi kepada warga itu. Padahal, dana-dana jika merujuk aturan dibiayai oleh APBN dan APBD,” tegas Gede.

Mantan Kabag Pemberitaan Biro Humas pemprov NTB, menjelaskan, seharusnya pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) aktif melakukan sosialisasi kepada publik terkait standar dan ketentuan pembebenan biaya Prona yang wajar dan diperkenankan untuk dipungut.

Hal itu dimaksudkan agar masyarakat mengetahui secara detail dan utuh atas informasi tentang program nasional berupa Prona itu.

“Jika seperti sekarang ini, kesannya informasi dibawah itu sepotong-potong, karena aparat desa berdalih untuk biaya administrasi, tapi masyarakat tahunya program ini dihajatkan untuk warga miskin. Sehingga, perlu ada kreteria yang jelas soal warga miskin yang berhak memperoleh program ini. Bila perlu pengumumannya ditempel di balai desa atau tempat-tempat umum yang banyak menjadi titik kumpul masyarakat,” jelas Gede.

Saat ini, Inspektorat NTB telah pula menyediakan layanan khusus untuk  menampung dan   menangani segala bentuk pengaduan dari masyarakat yang dikelola secara profesional dan proporsional sesuai kewenangan yang ada.

“Prinsipnya, tidak boleh ada satu pengaduan yang dipetieskan. Apalagi, laporannya mengandung indikasi penyimpangan yang berpotensi  merugikan masyarakat maupun daerah,” tegas Gede.

Ia menambahkan, unit layanan pengaduan yang bertajuk “Lapor Inspektorat NTB” telah dilengkapi tiga macam layanan pengaduan (lapor Inspektorat). Diantaranya, “Lapor Inspektorat” secara langsung, dimana pelapor datang ke unit layanan pengaduan di Kantor Inspektorat NTB untuk menyampaikan pengaduannya.

“Kami bersyukur, dibukanya hotline ini, sangat memudahkan masyarakat untuk memberikan laporan, termasuk dugaan praktik pungli program Prona ini,” tandas GP. Aryadi. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Program NTB Zero Unprosedural Mulai Terwujud, Kadis Nakertrans NTB Atensi Kiprah Kades dan Kadus

17 Mei 2022 - 17:13 WITA

Tuding Abdul Aziz Sebar Hoaks Soal Lahan 60 Hektare, Kuasa Hukum Ali BD Ajukan Rekonpensi di PN Sumbawa

12 Mei 2022 - 16:22 WITA

Korem 162/WB Gelar Penyuluhan Hukum

26 April 2022 - 15:11 WITA

Satresnarkoba Polresta Mataram Ciduk Pengedar Sabu Jelang Lebaran

25 April 2022 - 14:29 WITA

Jangan Tinggalkan Rumah dengan Pintu Terbuka, Kejadian di Sandubaya Ini jadi Pelajaran

25 April 2022 - 14:16 WITA

Soal Kelanjutan Kasus BLUD RSUD Praya, Logis Sindir Kedatangan BPKP NTB ke Kejari Praya

23 April 2022 - 23:57 WITA

Trending di Hukum