Menu

Mode Gelap

Lombok Timur · 22 Nov 2022 20:19 WITA ·

Tigkatkan Komitmen Pelayanan Informasi, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Lombok Timur Gelar Rakor PPID


					Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PPID Lotim.hmlt Perbesar

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PPID Lotim.hmlt

Selong,DS- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Di sisi lain keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) memiliki peran strategis untuk itu. PPID bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi termasuk di lingkup Pemerintahan Daerah.

Meningkatkan komitmen dan peran serta semua OPD dan Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur mendukung program pemerintah dalam pengembangan dan pelayanan informasi masyarakat, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Lombok Timur, Senin (21/11) menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Peningkatan komitmen tersebut diharapkan sejalan dengan peningkatan kemampuan SDM, utamanya operator yang bermuara pada tersedianya bahan informasi dan pelayanan informasi.

Dibuka Kadis Kominfo dan Persandian, kegiatan tersebut menghadirkan komisioner bidang kelembagaan Komisi Informasi Provinsi NTB Sansuri sebagai narasumber. Sansuri diantaranya menyampaikan prinsip pelayanan informasi. Ia juga menekankan hak dan kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi. Ia menyampaikan bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan juga menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Ditekankannya pula bahwa permohonan informasi dapat dilakukan secara tertulis, maupun tidak tertulis yang disampaikan secara langsung maupun elektronik kepada PPID dengan melampirkan identitas, baik itu perorangan maupun lembaga.

Ditekankannya pula agar PPID dapat merespon semua permintaan informasi secara tertulis, entah menolak atau memberikan informasi sesuai kebutuhan pemohon. Diingatkannya agar PPID memperhatikan alasan permintaan informasi tersebut dan memberikan sesuai kebutuhan setelah melalui pertimbangan yang bijaksana.

Sansuri mengapresiasi keterbukaan informasi yang dijalankan di Lombok Timur, salah satunya dengan keberhasilan Lombok Timur meraih peringkat ke-3 pada penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2021 lalu. Tahun ini pihaknya hanya menerima satu sengketa informasi untuk Kabupaten Lombok Timur.

Kegiatan yang berlangsung di Rupatama 2 kantor Bupati tersebut diikuti oleh pimpinan OPD dan Camat. Mekanisme penyampaian informasi, persoalan SDM, dan kekhawatiran penyalahgunaan informasi menjadi perhatian para peserta yang dijawab secara lugas oleh narasumber.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

STQ Kecamatan Aikmel Digelar Akhir November

25 November 2022 - 16:22 WITA

Ini Pesan Sukiman Azmy kepada Wisudawan STIT Palapa Nusantara

24 November 2022 - 20:45 WITA

Pertama di NTB, Pengumpul Zakat Pertanian Kelayu Jorong Dikukuhkan

23 November 2022 - 16:10 WITA

BUMDESMA Paling Lambat Dua Tahun Sejak PP Dditerbitkan

22 November 2022 - 22:44 WITA

Rinjani Travel Mart, Ini Tantangan Bupati Lotim

22 November 2022 - 22:35 WITA

Bupati Lotim Lepas Jamaah Umroh

19 November 2022 - 10:03 WITA

Trending di Lombok Timur