Berbagi Berita Merangkai Cerita

Tertib Adminduk Membuat Keluarga Disabilitas Ini Bernafas Lega

4

Tim LPA NTB ketika menjenguk keluarga disabilitas

Pada sebuah rumah yang sederhana di Dusun Sigi, Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, ada kesunyian yang tersimpan. Empat penghuninya hanya bisa berbaring. Mereka berkebutuhan khusus, tidak sanggup bergerak, bahkan bersuara. Sinar matahari pun jarang menyentuhnya.

Penyandang disabilitas itu masing-masing Sy, Ja dan Sr, nampak hanya terbaring ketika didatangi tim LPA NTB belum lama ini. Seorang lagi, Ba, baru keluar dari kamar mandi dan dipangku pamannya menuju ruang tamu. Keempatnya merupakan saudara kandung yang bertahun-tahun lamanya hanya berdiam diri di dalam rumah.

Bayangkan, Ba sudah berusia 51 tahun, Sy 48 tahun, sedangkan Ja dan Sr merupakan adik-adiknya yang sudah 30 an tahun. Mereka merupakan putra-putri dari IA yang saat kunjungan dilakukan sedang dirawat di Mataram karena kena serangan jantung. .

    Mereka sebetulnya lima bersaudara, namun yang paling bontot tumbuh normal karena sejak kecil sempat dipisahkan dari saudara-saudaranya. Dahulu, menurut para tetangganya, penyakit yang membawa kelumpuhan itu diduga menular sehingga anak terakhir dipisahkan alias tidak berada dalam satu rumah. Benar saja, anak terakhir tumbuh normal.

     Mengasuh empat anak yang disabilitas menjadi beban berat bagi sang ibu. Ia harus memandikan, mengenakan pakaian hingga menyuapi makanan. Berpuluh tahun kondisi itu disembunyikan bahkan ditengah situasi ekonomi yang sulit. Hingga akhirnya, sang ibu berinisiatif agar anak-anaknya menerima bantuan pemerintah tepatnya ditahun 2020. Pasalnya, ketika bantuan pemerintah digulirkan, mereka yang kondisinya lebih memprihatinkan tidak dapat bagian.

     Menerima kondisi itu, sang ibu menanyakannya kepada salah seorang aparat desa, Junaidin. Usut punya usut, salah satu syarat menerima bantuan adalah adanya dokumen adminduk. Sedangkan mereka tidak memiliki KTP. Situasi diperparah karena sang ayah tidak ingin kondisi mereka diketahui masyarakat.

    “Baru setahun ini diurus dokumen adminduknya karena permintaan sang bu. Sedangkan ayahnya cenderung menolak,” tutur Junaidin yang juga PPKD Rabakodo..

     Akhirnya, Pemerintah Desa melalui PPKD meminta kepada Disdukcapil Bima untuk melakukan perekaman e-KTP di rumah keluarga IA. Bermodal KK dan KTP baru, PPKD kemudian melakukan upaya meminta bantuan kepada Bupati Bima, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten bahkan lewat BLT-DD. Berkat dokumen itu jaminan sosial  setiap bulan pun bisa diperoleh. 

     Tidak berselang lama, sang  ibu meninggal dunia diakhir 2020. PPKD segera melakukan layanan perubahan KK untuk keluarga disabilitas itu. Walau kondisi disabilitas tidak berubah, perhatian aparat desa kian meningkat.

Aktif Lakukan Pendataan

     PPKD Rabakodo tergolong aktif melakukan pendataan adminduk warga. Tidak hanya warga berkebutuhan khusus melainkan juga ODGJ untuk memastikan warga di desa itu memiliki dokumen identitas hukum. Warga disabilitas di  Desa Rabakodo mencapai belasan orang.

     Perhatian terhadap kelompok rentan terkait kepemilikan adminduk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintah desa. Karena itu, hal serupa dilakukan Pemdes Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

    Kepedulian tidak hanya sebatas memenuhi hak-hak dasar mereka, Pemdes setempat dalam setiap pertemuan juga melibatkan penyandang disabilitas untuk menampung aspirasinya. Tidak mengherankan, mereka menjadi sasaran penerima bantuan sosial sebagaimana yang diterima Epi Kurniawan atau yang lebih dikenal dengan sebutan bos Angga. Ia menerima bantuan UMKM untuk usaha perbengkelan yang dimiliki sehingga nampak kemajuan ekonomi dan kepercayaan dirinya.

      Menurut Kades Rasabou, Suaidi, sebanyak 8 warga disabilitas di Rasabou sudah terlayani dokumen adminduknya melalui penanganan khusus. Mereka pun dibantu permodalan untuk berusaha dan dilibatkan sebagai tim penyusun RKPDes.

Praktik LABKD

Pelayanan terhadap kelompok rentan merupakan bagian darin kerja Pemdes yang menerapkan Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD). Dalam proses kerja yang dilakukan, segenap komponen dilibatkan seperti tokoh masyarakar, bidan, guru, PKK yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja). Mereka bertugas melakukan pendataan warga yang belum punya dokumen.

     Di tingkat aparatur desa terlibat pula PPKD yang disandang Kaur Pemerintahan dalam memverifikasi persyaratan dokumen adminduk yang diajukan. PPKD inilah yang kemudian mengajukannya ke Dinas Dukcapil. Koordinasi yang intensif dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Bima, melahirkan pemenuhan adminduk bagi warga termasuk bagi kelompok rentan tersebut.

     Melihat pola kerja LABKD membuat keyakinan pemenuhan adminduk warga Desa Rasabou bisa 100 persen. “Pemenuhan dokumen adminduk sudah berlangsung dengan baik seperti untuk bayi yang baru lahir capaiannya sudah 100 persen,” katanya.

     Hal itu menjadi meniscaya mengingat pihak desa setiap bulan secara rutin melaporkan ke pihak camat kondisi warganya. Misalnya yang meninggal dan melahirkan. Sehingga, desa senantiasa melakukan pendataan secara maksimal.

     “Kalau tidak ada laoran itu mereka tidak bisa dapat insentif,” kata Sekdes Bolo, Abbas. Pemkab Bima dalam kaitan ini, memberikan insentif kepada seluruh PPKD di Kabupaten Bima sebesar Rp 1 juta setahun.

     “Bisa dibilang, semua layanan adminduk warga merupakan hasil dari proses kerja LABKD. Kini hampir tak ada lagi yang mengurus identitas hukum secara langsung ke Kantor Dukcapil Kabupaten Bima,” ungkap Suaidi.

Pelayanan Kelompok Rentan

Menurut Kades Rabakodo, Zumardani, pelayanan pemenuhan Adminduk terutama bagi disabilitas adalah bagian dari kerja baik LABKD. “Secara umum pengurusan adminduk warga berjalan dengan baik sehingga 98 persen warga memiliki identitas hukum,” kata Zumardani.

      Sejak dilaunchingnya LABKD tahun 2017 di desa dampingan disertai dengan berbagai program pemerintah dalam pemernuhan adminduk warga, disabilitas menerima perhatian serius.Hal ini berbeda ketika pemenuhan adminduk dilakukan secara reguler. Pemenuhan adminduk yang berbasis kewenangan desa membuat Pemdes mulai peduli dan memperhatikan warganya. Jika memerlukan bantuan, sebutlah menghadapi kesulitan menghadapi ODGJ, Pemdes tinggal bersurat ke Disdukcapil Kabupaten Sumbawa.

      Dalam pemenuhan dokumen adminduk terdapat pula peristiwa khusus seperti kebakaran, banjir dan lain-lain. Menghadapi hal ini dilakukan pula kerjasama dengan Dinsos dan BPPD mengingat dalam situasi darurat masyarakat yang tak sempat menyelamatkan dokumen akan langsung dicetakkan di tempat.

      Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bima, Salahuddin, mengatakan LABKD saling melengkapi dengan program pemerintah seperti Cedok Gadis Desa. Jika LABKD menghimpun berkas persyaratan di desa, Dukcapil melakukan pemenuhan.

    Dinas Dukcapil pun memberikan dukungan bagi  PPKD melalui jalur khusus, yakni operator yang secara khusus melayani Pokja Adminduk.  Pemerintah (Dukcapil) pun memberikan dukungan berupa insentif Rp 1 juta setaun untuk PPKD dengan konsekuensi setiap PPKD mesti memberikan laporan penduduk lahir dan mati.

    “Untuk meningkakan pelayanan, dari aspek personil Dukcapil melakukan penguatan SDM yang ada melalui peningkatan kapasitas berupa Bimtek,” katanya.

      Kini masyarakat mengurus dokumen tidak lagi karena alasan ada bansos sehingga capaian akta kelahiran di Kabupaten Bima sudah sekira 97 persen. Salah satunya, kata Salahuddin, berasal dari kontribusi LABKD.

      Selain layanan langsung Cedok Gadis Desa, terdapat pula layanan MESRA di kecamatan untuk desa-desa di sekitarnya. Papa untuk Mama untuk masyarakat rentan dengan melayani sampai ke tempat tidurnya atau pelayanan Adminduk untuk masyarakat marginal. Khusus desa yang tersentuh Cedok Gadis Desa, kata dia, sementara ini baru mencapai 76 desa.

    Setidaknya, layanan adminduk yang cepat bisa membuat arah pembangunan tepat sasaran. Bantuan sosial yang “dikerahkan” pemerintah menyentuh langsung mereka yang membutuhkan termasuk  warga rentan yang kini mulai bernafas lega.

     “Moto Dukcapil membahagiakan masyarakat sehingga  dengan LABKD bisa mempercepat pelayanan,” katanya.ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.