Berbagi Berita Merangkai Cerita

Terkait Sengketa Lahan MotoGP Mandalika Kapolda : Jangan “Main” Klaim Jika Punya Bukti Bawa ke Jalur Hukum

20

MATARAM, DS – Langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut telah ada dugaan intimidasi yang dilakukan oknum aparat terhadap para pemilik lahan pada proses pembebasan lahan Sirkuit MotoGP Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, menuai reaksi Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal.

Kapolda yang ditemui wartawan usai mendampingi Gubernur menerima silaturahmi para Tokoh Adat, Agama dan Budaya se-Pulau Lombok yang tergabung Lombok Mercusuar dan juga Laskar Sasak mengingatkan, Komnas HAM agar mengecek ulang duduk persoalan lahan yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

“Jika cross check ulang dilakukan disana (Lahan KEK Mandalika), maka semuanya akan menjadi fair (adil) dan tidak sepihak,” ujar Iqbal di
di Pendopo Gubernur, Sabtu Petang (3/10).

Menurut Iqbal, pihaknya perlu meluruskan persoalan. Sebab, para pihak yang melapor ke Komnas HAM, sejatinya mereka yang hanya mengklaim lahan saja.Padahal, jika merujuk data yang dirilis kepolisian, ada sebanyak 15 lahan masuk kategori klaim.

Oleh karena itu, sebagai “leading sector” pembebasan lahan KEK Mandalika, Polda NTB sudah jauh hari sebelumnya mempersilahkan mereka untuk menyelesaikan persoalan klaim tersebut melalui jalur hukum.

“Kalau mau jujur ya, justru di tengah perjalanannya, ada saja pihak yang terindikasi melakukan provokasi dengan memanfaatkan masyarakat. Ini mereka lakukan hanya sekadar untuk mencapai keuntungan pribadinya,” tegas Iqbal.

“Di lapangan, kami sudah mengidentifikasi ada oknum-oknum yang bermain mengajak masyarakat minta ganti rugi lahan dengan melakukan aksi di lapangan. Padahal,
Cara-cara seperti itu yang tidak benar,” sambung Kapolda menegaskan.

Secara institusi. Ditegaskan Iqbal, pihaknya sangat mendukung penuh Komnas HAM ikut turun lapangan. Walaupun ada aduan dari masyarakat, Iqbal yakin Komnas HAM sebagai lembaga independen akan bekerja secara profesional.

“Saya dukung dan yakin, Komnas HAM pasti bakal melihat data dari masing-masing pihak, akan bekerja secara profesional,” tandasnya.

Sebelumnya, Komnas HAM telah melakukan investigasi terhadap sengketa lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Tim investigasi itu turun karena ada aduan dari masyarakat yang mengklaim atau merasa memiliki hak atas sejumlah lahan tempat dibangunnya lokasi sirkuit MotoGP Mandalika itu pada Agustus.

”Pengadu pertama sembilan orang untuk 10 bidang lahan. Kemudian bertambah 14 pengadu dengan jumlah 15 bidang. Sehingga, setelah kita kalkulasikan total luas lahan yang masih bersengketa seluas 18 hektare,” ujar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara pada wartawan, Kamis (1/10) lalu.

Beka mengaku, pada proses pembebasan lahan sirkuit MotoGP Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, telah ada dugaan intimidasi yang dilakukan oknum aparat terhadap para pemilik lahan.

Selain itu, PT Indonesia Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan di KEK Mandalika juga belum melakukan pembayaran tanah pada warga. Namun sudah mulai melakukan penggusuran.

”Bentuk intimidasi itu, warga melapor, tidak lama kemudian didatangi aparat setiap saat, dan meminta pemilik melepaskan lahan. Begitu halnya aparat menerjunkan personel saat penggusuran sehingga terkesan berlebihan,” kata Beka Ulung Hapsara. RUL

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.