Berbagi Berita Merangkai Cerita

Terkait PAD NTB Turun di tahun 2016 Mahally : Jangan Takut Audit Investigasi

0 60

MATARAM, DS – Wakil Ketua DPRD NTB TGH Mahally Fikri menegaskan, pihak pemprov melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) tidak usah terlalu takut, apalagi khawatir atas permintaan sepuluh fraksi dewan yang menghendaki dilakukannya permintaan audit investigasi oleh pihak BPK RI atas kinerja pendapatan asli daerah (PAD) yang turun mencapai minus Rp 12,8 miliar atau setara minus 0,93 persen bila dibandingkan pada anggaran tahun sebelumnya.

Menurutnya, langkah audit tersebut bukan untuk mencari-cari kesalahan pemerintah daerah, namun harus dimaknai positif. “Keinginan para wakil rakyat untuk meminta BPK melakukan audit investigatif atas turunnya PAD tahun 2016, sekali lagi tidak boleh dimaknai negatif. Itu murni ingin mencari tahu akar masalahnya, sehingga ada jalan dan solusi untuk meningkatkan PAD kita kedepannya,” tegas Mahally menjawab wartawan, Rabu (28/6).

Ketua DPD Demokrat NTB itu mengatakan, sejak awal pihaknya selaku parpol pendukung pemerintah daerah berkeinginan agar semua pihak berkontribusi ikut mendukung kinerja pemda NTB. Oleh karenanya, keinginan sembilan fraksi dewan sangat direspon pihaknya. “Minimal, masuknya BPK turut membantu dimana lubang-lubang PAD yang perlu kita klarifiksi, sehingga ada penyempurnaan perhitungannya,” kata Mahally.

Ia menilai, langkah Bappenda NTB yang akan fokus menyasar potensi pajak daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui pendataan kendaraan luar daerah, dirasa sudah sangat tepat. Apalagi, melihat potensi kendaraan luar yang masuk setiap tahunnya melebihi angka 2.000 unit dan masih sebagian kecil yang telah mengurus pajak maupun BBNKB di NTB.

Meski demikian, taksiran angka potensi PAD mencapai angka Rp 25 miliar lebih setiap tahunnya, namun saat ini baru berkisar Rp 5 sampai Rp 6 milyar yang dapat direalisasikan, perlu ada rumusan untuk dapat memformulasikannya.

“Distitulah, kami rasa perlu ada pihak luar dan independen, yakni BPK untuk membantu masuk melakukan penelusuran terkait apa persoalannnya, sehingga baru 23-35 persen potensi PKB dan BBNKB yang bisa masuk ke APBD,” ujar Mahally.

Terkait jawaban Gubernur yang disampaikan Wagub Amin dalam sidang paripurna yang menyebutkan jika menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2016 lalu, dikarenakan belum diterimanya komponen penerimaan yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yakni, deviden dari PT. DMB mencapai Rp 85 miliar lebih. Menurutnya, hal tersebut merupakan satu dari sejumlah persoalan yang membuat PAD NTB menurun tahun lalu.

Mahally juga mengatensi pernyataan Wagub H. Muhamad Amin yang gentle dan welcome untuk mempersilahkan para anggota DPRD NTB menggunakan haknya untuk melakukan audit investigasi saat sidang paripurna sebelumnya.

“Prinsipnya, keterbukaan pemda itu akan bisa membuat cahaya yang gelap akan bisa terbuka, kan keinginan dewan juga sama, yakni ingin berbuat bagi kesejahteraan masyarakat NTB kedepannya,” tandas Mahally Fikri. FAHRUL

Leave A Reply