Berbagi Berita Merangkai Cerita

Terkait Foto Gubernur NTB di Baliho PKS PDIP Sebut  Gubernur Lakukan Penyalahgunaan Wewenang  Asikin : Bawaslu Harus Bertindak Tegas

0 17

MATARAM, DS – Pemasangan foto Gubernur Zulkieflimansyah berbaju dinas pelantikannya selaku kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2018 lalu, yang kini marak di baliho PKS yang terpasang di berbagai sudut wilayah di Pulau Lombok, terus menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

Setelah, Bawaslu NTB menyatakan pemasangan foto Gubernur di baliho PKS itu masuk katagori pelanggaran etika. Kini, Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB, H. Ruslan Turmudzi angkat bicara terkait baliho ajakan memilih satu parpol itu.

Menurut dia, langkah pemasangan baliho gubernur di baliho PKS itu bukan saja melanggar etika, namun sudah masuk unsur penyalahgunaan wewenang.

“Baliho PKS dengan ikonya foto gubernur berbaju kedinasan sudah tidak beretika. Wajar kita sebut ada unsur penyalahgunaan wewenang, karena gubernur adalah pembina ASN dan dia harus memberi contoh seharusnya, bukan tidak beretika seperti sekarang ini,” ujar Ruslan menjawab wartawan, Jumat (29/3).

Ia menyesalkan pemasangan foto gubernur di atribut PKS yang menggunakan lambang negara tersebut. Mengingat, saat pencalonan Pilgub lalu, Zul dicalonkan oleh parpol lainnya.yakni, Partai Demokrat.

“Mungkin pak gubernur lupa ya atau malah enggak sadar. Padahal dia dicalonkan bersama partai Demokrat dan bukan PKS saja. Jadi, jika memang sekarang PKS, silahkan saja. Tapi akui dirinya dengan gentle bahwasanya dia adalah gubernur PKS dan bukan gubernur warga NTB,” tegas Ruslan menjelasakan.

Wakil Ketua DPD PDIP itu menyarankan, jika Gubernur Zulkieflimansyah sudah mengakui menjadi milik PKS  maka pihaknya mendorong, sebaiknya Zul berani mengumumkan kondisinya sebagai gubernur PKS. Sebab, dalam UU telah diatur pakaian kedinasan seorang kepala daerah yang dibebankan padanya beban kerja untuk memajukan masyarakatnya.

“Kalau pribadi Zulkieflimansyah silahkan saja pasang fotonya. Tapi, kalau di baliho PKS yang terpampang foto gubernur menunjukkan Zul sangat tidak beretika dan tidak bermoral. Karena dia tunjukkan dirinya sebagai gubernur PKS. Apalagi, ada baju kebesaran yang menggunakan lambang negara yang salah penempatannya,” tandas Ruslan Turmudzi.

Langgar Norma Hukum

Terpisah, pakar hukum Universitas Mataram (Unram), Prof H.Zainal Asikin, menilai pemasangan baliho kampanye PKS NTB yang memuat foto gubernur Zulkieflimansyah, masuk katagori pelanggaran norma hukum, khususnya PKPU Nomor 23 tahun 2018 Pasal 67 yang mengatur norma terkait larangan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu.

“Kalau saya interpretasikan bisa saja melanggar norma hukum. Perbuatan itu tidak semata-mata pelanggaran etika. Sebab sama saja jika kita interpretasikan makna kampanye di panggung terbuka dengan berkampanye melalui pemasangan baliho,” ujar Asikin yang dikonfirmasi terpisah.

Ia mendesak Bawaslu NTB bersikap tegas terhadap permasalahan pemasahan baliho PKS yang kini meresahkan tersebut. Sebab, dalam kasus ini, Bawaslu harus memakai penafsiran hukum dalam memberikan tafsir atas perbuatan yang dilakukan oleh Gubernur Zulkieflimasnyah.

“Bawaslu tidak boleh menggunakan tafsiran hukum yang lain. Ingat jika kasus ini dibiarkan, kita khawatirkan. Nantinya, pejabat-pejabat lain akan mengikuti apa yang dilakukan oleh pak Gubernur,” tegas Asikin

“Jadi, kalau pemasangan foto Gubernur sebagai ikon partai politik berbaju dinas jika diperbolehkan oleh Bawaslu, berarti saya juga bisa dong pasang foto kampanye seperti itu untuk mendukung satu capres dan atau parpol tertentu peserta Pemilu 2019,” sambungnya.

Asikin menambahkan, pemakaian seragam kebesaran Gubernur itu harusnya dipakai pada momen-momen acara resmi pemerintah. Sehingga, interpretasi pelanggaran hukumnya masuk pada ranah itu.

“Kalau memang mau fokus di partai. Ya, sebaiknya pak Gubernur mengambil cuti sebagai kepala daerah sampai Pemilu selesai agar tidak terjadi benturan kepentingan. Kan posisi pak Zul di PKS sudah jelas menjadi Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai,” tandasnya. RUL.

Leave A Reply