Berbagi Berita Merangkai Cerita

Terburuk sejak 8 Tahun Terakhir, PAD NTB Minus Rp 12,8 Miliar

0 8

MATARAM, DS – Kinerja pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov NTB di tahun anggaran 2016 dinilai sangat mengecewakan. Sebab, realisasi PAD mencapai minus Rp 12,8 miliar lebih atau setara minus 0,93 persen bila dibandingkan pada anggaran tahun sebelumnya. Maka, pencapaian kali ini dianggap paling parah dalam kurun delapan terakhir sejak tahun 2009 lalu.

Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan, mengatakan, sejak tahun anggaran 2009 lalu, faktanya PAD NTB terus tumbuh positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan diatas 20 persen.
Ia mencatat angka pencapaianya dimulai dari Rp 471 miliar di tahun 2009, meningkat menjadi Rp 515miliar di tahun 2010. Selanjutnya, tumbuh lagi menjadi Rp 741 miliar di tahun 2011. Dan, terus tumbuh menjadiRp 745 miliar di tahun 2012.

Berikutnya, meningkat menjadi Rp 858 miliar di tahun 2013. Selanjutnya, naik menjadi Rp 1,115 triliun ditahun anggaran 2014. Serta, tumbuh meningkat kembali menjadi Rp 1,372 triliun di tahun 2015 lalu.

“Tapi, anehnya kok bisa turun menjadi Rp 1,359 triliun di tahun 2016. Sehingga, ini yang sulit dipahami alasannya, kenapa realisasi PAD itu bisa turun signifikan,” tegas Johan saat menyampaikan laporan fraksinya tentang ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016, Rabu (21/6).

Menurut Johan, pihaknya sedikit heran atas fakta disaat realisasi PAD NTB turun, namun pertumbuhan ekonomi NTB tetap positif dan termasuk yang terbaik di Indonesia. Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan yang cenderung terus meningkat, tentunya akan berimplikasi positif bagi peningkatan capaian realisasi PAD di NTB, namun hal tersebut malah tidak terjadi.

Ia agak risau, lantaran penurunan realisasi PAD kali ini, justru terjadi pada akhir-akhir pengabdianGubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi dan Wagub H. Muhamad Amin. Sehingga, patut menjadi atensi semua pihak agar jangan sampai penurunan tersebut dapat menjadi noda dalam cerita positif yang hendak dibangun pada era kepemimpinan TGB di NTB.
“Kami minta penurunan PAD ini harus disikapi, jangan sampai hal ini menjadi blunder politik pada Gubernur yang berkeinginan melanjutkan kiprahnya ke pentas nasional usai menjabat setahun lagi,” ujar Johan.

Ia menambahkan, agar jelas apa kendala dan faktor penyebab menurunnya PAD itu, maka pihaknyamengusulkan ke pimpinan DPRD agar sebaiknya meminta BPK RI melakukan audit investigatif atas penerimaan asli daerah milik pemprov.
“Kehadiran BPK sebagai supreme auditor diperlukan untuk mengurai permasalahan dalam tata kelola pendapatan asli daerah. Kami mengusulkan, hal ini diperioritaskan,” tandas Johan Rosihan.

Meski memberi sejumlah catatan dalam ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 kali ini, namun PKS dan sembilan fraksi lainnya dapat menyetujui pembahasan ranperda APBD itu dilanjutkan dalam taraf pembahasan berikutnya. fahrul

Leave A Reply