Berbagi Berita Merangkai Cerita

Terbitkan Tanggalan Untungkan Paslon Tertentu Tim Selly-Manan Ancam Laporkan KPU Mataram ke DKPP

158

FOTO. Inilah tanggalan yang diterbitkan KPU Mataram yang diduga menguntungkan paslon npmor urut satu. (FOTO. RUL/DS

MATARAM, DS – Tim pemenangan pasangan calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram nomor urut 2, Hj. Putu Selly Andayani dan TGH. Abdul Manan (SALAM) akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI atas dugaan tidak profesional dan diduga menguntungkan paslon tertentu.

Itu terlihat dalam menyelenggarakan tahapan pilkada, pihak KPU setempat menerbitkan tanggalan mengingatkan para pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 Desember. Namun angka penunjukkan polpennya, justru mengarah ke nomor urut paslon tertentu. Yakni, nomor urut satu.

Wakil Ketua Tim Pemenangan SALAM, H. Ruslan Turmudzi mengingatkan, pada KPU setempat agar tidak menggunakan program kegiatan yang sumber pendanaannya dari hibah APBD dalam rangka menguntungkan pasangan tertentu.

Menurut dia, pelaporan pada DKPP tidak lain untuk memperbaiki lembaga yang bernama KPU Mataram.

“Kami ingatkan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus bekerjanya profesional. Yang beri uang hibah itu adalah Pak Wali Kota. Maka, KPU itu harus netral dan jadi milik semua paslon bukan lagi pada satu calon tertentu,” ujar Ruslan menjawab wartawab, Minggu (25/10).

Wakil Ketua DPD PDIP NTB itu menegaskan, penyelenggara pemilu ini tidak boleh diisi oleh orang-orang yang tidak profesional. Sebab, KPU bekerja memiliki aturan dan sistem yang harus menguntungkan semua paslon.

Oleh karena itu, Ruslan khawatir kinerja KPU yang tak netral ini bisa memicu konflik yang lebih besar pada pelaksanaan pilkada Mataram 2020 mendatang.

“Kita minta aparat keamanan bertindak, karena ulah KPU yang menerbitkan tanggalan yang menguntungkan paslon tertentu jelas merugikan paslon lainnya. Ingat, setahu saya Pak Wali Kota itu orangnya arif. Makanya, kita pertanyakan apakah Pak Wali Kota tahu soal ulah tanggalan yang diterbitkan KPU Mataram itu,” kata dia menegaskan.

Terkait pentingnya aparat turun. Menurut Ruslan, hal itu bagian dari mendudukkan agar dana hibah dari APBD ke KPU Mataram bisa tepat sasarannya.

“Bila perlu kita minta dana hibah KPU bisa diaudit. Termasuk, kita dorong agar komisioner KPU dilakukan audit kinerja. Ini penting agar dana yang bersumber dari uang rakyat itu tepat sasaran,” tandas Ruslan Turmudzi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.