Berbagi Berita Merangkai Cerita

Terapkan e-Rekap di Pilkada, KPU NTB Tunggu Aturan KPU RI

0 7

MATARAM, DS – KPU NTB menunggu arahan KPU RI terkait penerapan sistem penghitungan dan rekapitulasi suara secara elektronik (e-rekapitulasi) pada Pilkada serentak 2020. Saat ini, proses pengujian rekapitulasi hasil penghitungan secara elektronik atau e-rekap masih dimatangkan oleh KPU Pusat.

Ketua KPU NTB Suhardi Soud mengatakan, pelaksanaan e-rekapitulasi itu akan sangat membantu kinerja pihak penyelenggara pemilu. Sebab, tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bisa dipangkas agar lebih cepat, sehingga biaya membayar upah mereka pun bisa berkurang.

“Jadi, biaya pemilu yang tinggi akan bisa ditekan, karena, kerja manusia bisa dikurangi dengan menggunakan pola e-rekap itu,” ujarnya menjawab wartawan usai menghadiri sidang paripurna dalam rangka HUT NTB ke-61 di Kantor DPRD NTB, Senin (16/12).

Suhardi mengaku, FGD juga terus dilakukan KPU RI dalam rangka mengetahui pola seperti apa yang tepat untuk diterapkan. Termasuk juga dalam memformulasikan regulasi serta model e-rekapitulasi dan praktiknya yang baik.

Khusus di NTB, kata dia, penerapan sistem e-rekapitulasi di Pilkada 2020, sangat bisa dilakukan. Hal itu menyusul, jaringan internet di tujuh kabupaten/kota di wilayah NTB yang bakal melaksanakan Pilkada serentak terpantau sangat baik.
“Kecuali di Sumbawa memang ada beberapa titik yang enggak ada sinyal. Tapi, itu bisa kita sikapi yakni, teknisnya KPPS yang wilayahnya tidak jaringan seluler, bisa masuk ke wilayah terdekat yang ada jaringannya. Jadi sangat simple sebenarnya dan enggak ada persoalan yang menyulitkan,” kata dia.

Meski demikian, lanjut Suhardi, kepastian penerapan e-rekap pada pelaksanaan Pilkada 2020 itu tetap bergantung pada KPU RI yang hingga kini terus mematangkan dan merumuskan aturannya.

“Kalau kami di daerah bersifat menunggu. Yakni, jika konsep dan regulasinya sudah ada, maka perangkat pendukungnya akan bisa kita lengkapi secapatnya. Setahu saya besok itu, ada RDP soal ini yang diselenggarakan oleh KPU RI. Jadi, kita tunggu saja sejauh mana progres kajian dan informasi terkait pelaksanaan e-rekap itu,” jelas dia.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Evi Novida Manik dalam siaran tertulisnya, menyatakan, jika saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan e-rekap. Pertama, sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu yang mempunyai kemampuan di bidang teknologi minimal terbiasa dengan penggunaan perangkat telepon pintar.

Kedua, lanjut Evi, KPU mempersiapkan infrastruktur terkait dengan teknologi dan jaringan sehingga e-rekap tidak mengalami kendala. Jaringan internet juga harus dipersiapkan di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

“Kami sekarang sedang mempersiapkan teknologinya. Kita bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu dengan ITB (Institut Teknologi Bandung) ya dalam hal ini,” ujarnya, kemarin.

Evi menambahkan, KPU sudah meminta KPU daerah untuk melakukan pemetaan koneksi internet atau jaringan di TPS-TPS. Menurut Evi, pemetaan ini penting agar mengetahui ketersediaan jaringan internet dan langkah antisipasi apabila daerah dengan jaringan internet yang minim atau tidak ada.

Langkah yang bisa diambil, salah satunya bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika masing-masing daerah. Ketiga, Evi mengatakan, persiapan regulasi sebagai dasar hukum bagi KPU menerapkan e-rekap dan peraturan-peraturan teknis.

Menurut Evi, regulasi ini penting untuk memberikan landasan yuridis bahwa rekapitulasi elektronik bisa dijadikan dasar penetapan hasil pilkada. KPU akan mengatur penyelenggaraan pilkada terkait pemungutan dan penghitungan suara termasuk e-rekap dalam Peraturan KPU (PKPU).

“Kami saat ini sedang mempersiapkan Peraturan KPU terkait dengan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara. Jadi nanti semuanya proses maupun tahapan daripada rekapitulasi akan kita tuangkan dalam PKPU,” kata dia. RUL

Leave A Reply