Berbagi Berita Merangkai Cerita

Temuan Pansus atas Penyimpangan PT Bank NTB TGB : Jaspro untuk Kesejahteraan Karyawan

0 21

MATARAM, DS – Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi mengaku belum mengetahui informasi secara detail terkait temuan Panitia Khusus (Pansus) PT. Bank NTB atas adanya dugaan indikasi praktek pelanggaran Perda yang telah terjadi selama 16 tahun oleh pihakmanagemen PT. Bank NTB.

Meski demikian, ia menegaskan pungutan jasa produksi (Jaspro) sebesar 20 persen yang kini berlaku — serta diluar ketentuan perda yang mengharuskan sebesar 10 persen — dipastikan merujuk keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Kan PT. Bank NTB itu masuk PerseroranTerbatas (PT). Tentunya, harus tunduk sama rezim UU PT. Ini bukan soal pelanggaran perda, tapi lebih pada kepatuhan hasil RUPS yang memberlakukan jaspro sebesar 20 persen itu,” tegas Gubernur menjawab wartawan, di Pendopo Gubernur NTB, Jalan Pejanggik, Mataram, Selasa (7/3).

TGB mengatakan, pemberlakuan jaspro diatas ketentuan perda itu juga terjadi di daerah lainnya di Indonesia. Menurutnya, jika pemberlakuan jaspro kecil, maka para tenaga kerja yang memiliki SDM dan pengalaman di bidang perbankan akan jelas tidak mau lagi bekerja di PT. Bank NTB.

Apalagi, kata Gubernur, sejarah telah mencatat jika pengelolaan kepengurusan Bank NTB dari waktu ke waktu selalu mengalami persoalan yang berujung ke masalah hukum. “Kami tidak mau kayak gitu lagi, wajar kan jika jaspro kita naikkan. Sehingga kini, tenaga yang baik dan profesional banyak bermunculan di PT. Bank NTB,” ujarnya.

Gubernur mengaku, pungutan jaspro yang diterapkan mencapai 20 persen justru kebanyakan dinikmati oleh semua karyawan PT. Bank NTB yang kini jumlahnya mencapai ribuan orang. Polanya, sebesar 18 persen dibagi ke semua karyawan yang khusus memiliki anak dan istri, sementara sisanya sekitar 2 persen dibagikan ke pengurus PT. Bank NTB.

“Jadi, janganlah ada dikotomi, mari kita obyektif melihat soal jaspro itu. Kami menghormati kinerja rekan-rekan Pansus. Tapi , perusahaan juga punya nilai koprporasi yang kita hormati, apalagi Bank NTB seudah berturut-turut memperoleh apresiasi dan penghargaan. Dan itu harus pula kita hargai juga,” jelas Zainul Majdi.

Terkait keinginan Pansus PT. Bank NTB yang berkeinginan bertemu dengan dirinya selaku pemilik saham pengendali, Gubernur akan merespon keinginan tersebut. “Segerakah akan kita akan temui kawan-kawan pansus, tapi jadwalnya kita tunggu waktu yang tepat,” tandas Gubernur.

Sebelumnya, pimpinan Pansus PT Bank NTB, Nurdin Ranggabarani MH mengatakan, dugaan indikasi praktek pelanggaran Perda telah dilakukan selama 16 tahun oleh managemen PT. Bank NTB. Ia menyebutkan pelanggaran itu antara lain, jasa produksi (jaspro) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

“Yang jelas, sesuai ketentuan jaspro harus dipungut 10 persen. Tapi, anehnya oleh jajaran direksi mereka pungut sampai 20 persen. Dan yang parah, direksi selalu mengklaim itu atas persetujuan RUPS, makanya kita minta dihadirkan pemilik saham pengendali, yakni Gubernur dan Wagub, tapi mereka nggak berani hadirkan hingga kini,” tegas Nurdin lantang dalam interupsinya.

Hal lain lainnya, kata Nurdin terkait, lemahnya transparansi dan kontribusi Bank NTB kepada daerah. Hal lain yang menjadi kekecewaan anggota DPRD NTB dengan diputuskannya secara sepihak penyetoran Rp 29 miliar dividen Bank NTB ke kas daerah. Padahal, itu jelas, masuk katagori sangat tidak patut, karena telah melanggar peraturan dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengamanatkan angka dividen senilai Rp 59 miliar harus disetor semua ke kas daerah.

“Kalau kita buka rekomendasi ini ke sidang paripurna sebelum anggota pansus bisa ketemu Pak Gubernur, jelas ini berbahaya bagi pimpinan daerah. Praktek ini sudah lama, saya yakin pimpinan daerah tidak tahu akan hal ini,” jelas Nurdin lantang.fahrul

Leave A Reply