Berbagi Berita Merangkai Cerita

Temuan Ombudsman NTB, Miliaran Rupiah Dana Bantuan Pendidikan Digelapkan Selama Pandemi Covid-19

469

FOTO. Adhar Hakim saat memberikan keterangannya pada wartawan. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Ombudsman Perwakilan NTB menemukan adanya carut marut penyaluran beasiswa Bidikmisi hingga Program Indonesia Pintar (PIP) di NTB tahun 2021. Dana bantuan siswa dan mahasiswa miskin ini dipermainkan oknum kepala sekolah, pengelola perguruan tinggi, hingga bank nasional selama dua tahun pandemi Covid-19 melanda Wilayah NTB.

”Kami melakukan investigasi atas inisiatif sendiri, (hasilnya) semakin banyak praktik-praktik penyimpangan bantuan dana-dana PIP, program Indonesia pintar,” tegas Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim pada wartawan, Kamis (28/10).

Ia mengungkapkan penyimpangan bantuan bagi pelajar ini terjadi dari tingkat sekolah dasar, madrasah, hingga perguruan tinggi swasta.

”Kami prihatin, mestinya saat Covid-19, ketika dana-dana itu dibutuhkan mestinya disalurkan sesuai mekanisme aturan, tapi justru penahanan (dana) banyak terjadi,” kata Adhar seraya menambahkan pelakunya melibatkan banyak pihak baik oknum kepala sekolah, perguruan tinggi, hingga bank nasional.

Khusus bank nasional, justru modusnya sampai hampir enam bulan dana bantuan itu ditahan. “Jadi, kalau dalam konteks perbankan ini namanya fraud, kecurangan. Tapi, dalam konteks kami (Ombudsman) ini adalah maladministrasi,” ucap dia.

Ada juga penyimpangan-penyimpangan berupa perampasan atau penggelapan dana karena uang siswa miskin itu diambil oknum kepala sekolah. ”Itu terjadi mulai dari madrasah, sekolah-sekolah dasar,” ujar Adhar.

Setelah dihitung dari semua sekolah yang menjadi objek investigasi, angka penyimpangan dananya sampai miliaran rupiah.

Penyimpangan dana PIP di tingkat sekolah dasar ditemukan di puluhan SD dan madrasah di NTB. Ada dana yang digelapkan kepala sekolah ada juga yang ditahan tanpa alasan jelas oleh bank. Padahal, lanjut Adhar, dana ini sangat dibutuhkan siswa di masa pandemi.”Nilai yang digelapkan Rp 300 juta hingga 500 juta,” kata Adhar.

Sementara di tingkat perguruan tinggi (PT), Ombudsman NTB juga menemukan praktik penyimpangan dana beasiswa Bidikmisi. Terdapat dua perguruan tinggi swasta (PTS) di NTB menahan pencairan dana beasiswa Bidikmisi bagi mahasiswa selama enam bulan. Nilainya tidak tanggung-tanggung mencapai Rp 1 miliar lebih.

Mahasiswa penerima bantuan beasiswa yang terlanjur masuk perguruan tinggi dan membayar biaya semester, kampus harus mengembalikan. Sebab dana bantuan bagi para mahasiswa sudah diberikan pemerintah. “Tapi perguruan tinggi swasta itu menahannya, itu jumlahnya Rp 1 miliar lebih di dua perguruan tinggi ini,” beber Adhar sembari merinci nilai yang ditahan dua perguruan tinggi swasta ini masing-masing Rp 700 juta dan satunya lagi Rp 400 juta.

Adhar mengungkapkan setelah investigasi Ombudsman NTB, satu kampus sekarang dalam proses mengembalikan. Sedangkan, bukti-bukti pengembalian atau pencairan ke mahasiswa sudah diserahkan ke Ombudsman NTB.

”Satu kampus saat ini sedang proses pengembalian,” ucap dia lagi.

Ombudsman NTB meminta, apa pun alasannya perguruan tinggi swasta harus mengembalikan secara adil hak-hak para mahasiswa. ”Apalagi di masa pandemi saat ini betul-betul orang membutuhkan,” tegas Adhar.

Di Kabupaten Lombok Timur misalnya, untuk PIP bagi siswa miskian, ada puluhan madrasah yang menahan penyaluran bantuan tersebut sekitar Rp 300 juta hingga Rp 500 juta.

”Sementara yang ditahan di bank itu sekitar Rp 150 juta untuk ratusan siswa, ditahan dananya oleh bank,” ungkap Adhar.

Bank yang menahan dana PIP tersebut merupakan salah satu bank nasional. ”Saat kami tanyakan alasan (bank menahan) tidak jelas, ketika kami datangi dan jelaskan, keesokannya dibagikan,” tandas Adhar Hakim. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.