Berbagi Berita Merangkai Cerita

Tegur 4 Kepala Daerah di NTB, DPRD Ingatkan Pesan Mendagri Soal Kepala Daerah dan ASN Harus Netral

88

MATARAM, DS – Anggota DPRD NTB Muhammad Nasir mengingatkan kepala daerah bersama aparatur sipil negara (ASN) harus bersikap positif dan tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

“Kepala daerah maupun ASN bisa bersikap netral saat pilkada serentak dan tidak memihak kepada calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota tertentu,” ujarnya pada wartawan, Senin (2/11).

Mantan Ketua DPRD KSB itu mengatakan, teguran Kemendagri kepada 67 kepala daerah di Indonesia yang disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak, atas nama Mendagri Tito Karnavian. Surat tersebut tertanggal 27 Oktober 2020.

Dimana di NTB, kata Nasir, ada empat kepala daerah yang telah ditegur Mendagri. Yakni,  Gubernur NTB, Bupati Lombok Utara, Bupati Dompu dan Wali Kota Mataram.

“Jika Pak Mendagri sudah melakukan teguran. Itu artinya kita telah melupakan azas kita sebagai pelayan masyarakat. Padahal, azas itu harus kokoh kita pertahankan agar tidak terlibat dalam politik praktis di struktur apapun,” tegasnya.

Nasir menegaskan, menjaga sikap netral ini bukan saja di saat hari pencoblosan tetapi juga pada berbagai pentahapan pilkada yang masih berlangsung hingga saat ini.

“Jika ASN punya pilihan politik, silahkan. Itu karena memang ada hak memilihnya. Tapi yang enggak boleh itu terlibat langsung, apalagi berafiliasi dengan calon petahana untuk menyukseskannya kembali. Bagi saya, ini bukan rahasia umum jika ASN akan banyak condong ke atasannya. Tapi, mohon pahami aturan kepegawaian dan UU Kepemiluan,” jelasnya.

Diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur empat kepala daerah di NTB yang belum menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait penjatuhan sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas pada Pilkada 2020. Kepala daerah yang ditegur adalah, Gubernur NTB, Bupati Lombok Utara, Bupati Dompu dan Wali Kota Mataram.

Keempat kepala daerah di NTB yang ditegur Kemendagri merupakan bagian dari 67 kepala daerah se – Indonesia yang mendapatkan teguran serupa. Sementara itu, Pemprov NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyatakan semua rekomendasi KASN sudah ditindaklanjuti gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Itu sudah kita jawab semuanya. Cuma mereka belum input yang terbaru karena minggu kemarin dia datang rekomendasinya. Tapi sudah dijawab semuanya,’’ ujar Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir yang dikonfirmasi wartawan, Senin (2/11).

Nasir mengatakan, ada 10 ASN Pemprov NTB yang melanggar netralitas sesuai rekomendasi KASN. Mereka merupakan staf, guru termasuk empat pejabat Pemprov yang maju sebagai bakal calon kepala daerah di Pilkada serentak 2020.

Seperti mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Drs. H. L. Saswadi yang maju sebagai Calon Bupati Lombok Tengah. Kemudian, mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si yang maju sebagai Calon Walikota Mataram.

Selanjutnya, mantan pejabat BPKAD NTB, Hj. Dewi Noviany yang maju sebagai Calon Wakil Bupati Sumbawa dan pejabat Bakesbangpoldagri NTB, H. Lalu Normal Suzanna yang sebelumnya maju sebagai bakal calon Wakil Bupati Lombok Tengah.

‘’Ada 10 orang ASN yang melanggar netralitas. Semua rekomendasi sudah dijawab. Cuma tembusannya ke Kemendagri belum nyampai karena minggu kemarin. Semua sanksi sesuai rekomendasi kita tindaklanjuti,’’ imbuh Nasir.

Nasir mengingatkan seluruh ASN lingkup Pemprov NTB harus tetap menjaga netralitas dalam Pilkada 2020. Jika tidak dapat menjaga netralitas, maka harus siap menerima sanksi.

Sebagaimana diketahui, teguran Kemendagri kepada 67 kepala daerah di Indonesia  disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak, atas nama Mendagri Tito Karnavian. Surat tersebut tertanggal 27 Oktober 2020. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.