Tata Kelola Pertanahan Tak Sekadar Penataan Aset

Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

“Tidak sekedar melakukan penataan ulang tentang aset-aset tetapi bagaimana masyarakat mampu mengakses dalam konteks pemberdayaan kesejahteraan ke depan,” kata Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, saat membuka rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 di Hotel Astoria Rembiga, Mataram, Kamis (30/11).

Pj Gubernur dalam arahannya (terkait penjelasan Kakanwil BPN), menyebutkan ada tiga hal sedang berproses dalam tata kelola pertanahan diantaranya reformasi perubahan penyempurnaan komitmen untuk bagaimana menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Ia menyontohkan, semisal penguasaan 0,3 hektar satu KK atau satu hektar 3 KK masih belum mencerminkan akan hadirnya sebuah kesejahteraan. Tetapi, dengan melakukan redistribusi aset tanah maka segelintir orang yang menguasai banyak tanah akan berubah menjadi sebanyak-banyaknya orang menguasai tanah walaupun sama-sama sedikit.

“Kita terus ikhtiar dengan komitmennya agar masyarakat sekecil apapun memiliki akses tanah yang pasti daripada sekarang dikuasai oleh segelintir orang menguasai banyak tanah seiring dengan perubahannya komitmen,” tuturnya.

Menurut Miq Gite, kerja-kerja yang dilakukan dari redistribusi aset memberikan peluang masyarakat untuk melakukan peningkatan kesejahteraan yang ujung-ujungnya adalah agar berbagai permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat kantong kemiskinan ekstrem sudah terkonsolidasi dan teratasi.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN NTB, Lutfi Zakaria menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan GTRA Provinsi NTB tahun 2023. Kondisi sekarang, kata dia, penguasaan kepemilikan tanah itu strukturnya masih timpang. Sedikit orang Indonesia menguasai banyak tanah di Indonesia dan banyak orang di Indonesia menguasai sedikit tanah.

“Kondisi tersebut kan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat karena pada dasarnya seluruh kehidupan aspek terutama perekonomian dan seterusnya. Ketika tanah tidak dikuasai, kecenderungan terhadap kemakmuran rakyat juga semakin berkurang. Oleh karena itulah perlu adanya penataan kembali penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses inilah yang disebut dengan reforma agraria,” ungkapnya.kmf

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.