Berbagi Berita Merangkai Cerita

Tata Kelola Aset Pemprov NTB Masih Bermasalah, Dicari Solusi yang Tak Merugikan

32

FOTO. Sekda NTB saat mendampingi Wagub memberikan keterangan pada wartawan. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan tata kelola aset milik Pemprov NTB masih bermasalah. Hal itu, merujuk dokumen LHP pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2020 yang dirilis BPK RI, sejumlah aset tidak bergerak berupa tanah sudah banyak yang dipindahtangankan pada masyarakat. Salah satunya di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Selain itu, ada dua aset tanah yang sertifikatnya dikelola pihak swasta yakni, PT Varindo Lombok Inti di Wilayah Kota Mataram.

Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, temuan BPK pada pengelolaan aset tersebut menjadi atensi pihaknya. Hanya saja, penyelesaiannya tidak bisa cepat semudah membalikan telapak tangan.

“Intinya, masukan dari BPK, KPK hingga Kejaksaan NTB terkait pengelolaan aset daerah kita kaji secara cermat. Tapi memang perlu proses dalam menuntaskannya,” tegas Wagub menjawab wartawan, Rabu (2/6).

Menurut Wagub, dilibatkannya banyak pihak menelusuri keberadaan aset Pemprov NTB adalah upaya pihaknya untuk menuntaskan masalah aset yang tidak terselesaikan sejak pemerintahan sebelumnya.

Oleh karenanya, jika kini semua aset itu menemui titik terang keberadaanya, hal itu karena Pemprov ingin serius menuntaskannya.

“Tapi, ya penyelesaiannya perlu waktu, kita ingin step by step lah. Teknisnya, lembaga kayak BPK, KPK hingga Kejaksaan Tinggi yang menjadi pihak pendamping atas kerjasama yang kita lakukan. Ini karena kita enggak bisa kerja sendiri,” kata Rohmi.

Wagub lantas meminta Sekda HL. Gita Ariadi untuk memberikan keterangan lanjutan terkait perkembangan aset tersebut. Kata Gita, pihaknya tengah melakukan pendekatan untuk mengambil dua sertifikat milik Pemprov yang dikelola oleh perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha terbesar di NTB, yakni Farid Amir tersebut.

“Untuk dua sertifikat yang dibawa Varindo, kami sedang proses untuk mengambilnya kembali. Makanya, kita libatkan aparat penegak hukum (APH) didalamnya. Ini untuk meluruskan bahwa tanah yang Varindo kelola adalah milik Pemprov yang tercatat di neraca aset daerah,” jelas Sekda.

Ia memastikan, proses penyelesaian penguasaan aset berupa tanah milik Pemprov yang sertifikatnya di bawah PT. Varindo tersebut akan dilakukan dengan cara yang terbaik. Tentunya, tidak akan merugikan kedua belah pihak.

“Intinya, tata kelola aset yang kurang baik akan kita sempurnakan. Kalaupun di kelola oleh investor, maka akan sama-sama saling menguntungkan dan enggak boleh ada yang dirugikan,” kata Sekda.

Menyinggung aset tanah milik Pemprov di wilayah Lombok Timur yang telah diperjual belikan oleh masyarakat sesuai LHP BPK RI. Gita memastikan, pihaknya tidak akan mentolir perbuatan memperjual belikan aset milik daerah.

“Kami tengah berkoordinasi dengan APH. Ini agar ada tindakan hukum atas penjualan aset daerah di wilayah Lombok Timur itu. Jadi, kawan-kawan wartawan bersabar ya, ini semua tengah berproses kok,” tandas Sekda Gita.

Penelurusan wartawan menyebutkan, salah satu dari dua aset milik Pemprov yang sertifikatnya berada di PT Varindo Lombok Inti adalah berada di depan Pom Bensin Karang Jangkong, Kota Mataram yang sebelumnya merupakan eks rumah jabatan pimpinan DPRD NTB. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.