Berbagi Berita Merangkai Cerita

Tak Hadiri RDP Dewan, Kepala BNP3TKI Dikecam

0 9

MATARAM, DS – Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB HMNS Kasdiono berang. Pasalnya, Kepala BNP3TKI Mataram, Mucharom, mangkir alias tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang rapat utama lantai tiga gedung Sekretariat DPRD NTB di Jalan Udayana, Kota Mataram, Senin (13/3).

Padahal, RDP itu dirasa vital untuk menuntaskan kasus yang menimpa Sri Rabitah (24), TKW asal KLU yang diduga kehilangan ginjalnya saat bekerja di Qatar. Saat itu, politisi Demokrat itu lantas mengabsen satu persatu undangan yang hadir dalam acara tersebut. Diantaranya, Kepala RSUP NTB dr. Hamzi Fikri, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) H. Wildan, Kadis Kesehatan NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, pihak Imigrasi Mataram dan Tim pendamping dan kuasa hukum Sri Rabitah.

“Ini sungguh luar biasa. RDP yang penting dan serius kayak gini disepelekan, semua SKPD terkait selaku pembantu Gubernur hadir dalama rapat ini. Tapi, Kepala BNP3TKI hanya mewakilkan pada stafnya. Apa-apaan ini?” tegas Kasdiono saat memulai RDP.
Ia lantas menanyakan alasan ketidakhadiran Kepala BNP3TKI itu ke staf yang diutus, yakni Kasi Perlindungan dan Penempatan BNP3TKI Noerman Adhiguna. Noerman mengatakan atasannya tengah menghadiri kegiatan sosialisasi TKI di Lombok Barat. Kontan jawaban itu makin membuat Kasdiono geram dan marah besar.
“Undangan yang kami kirimkan itu ditandatangani pimpinan dewan. Ketidakhadiran Kepala BNP3TKI karena menghadiri acara kecil bagian dari upaya tidak menghargai lembaga yang terhormat ini. Ini jadi catatan kami ditengah upaya kita membedah persoalan Sri Rabitah hingga tuntas saat ini,” ujarnya.
Sementara itu, proses keberangkatan Sri Rabitah dipastikan sudah sesuai prosedur atau legal. Sebab, perusahaan yang mengirimkan Rabitah. Yakni, PT BLK LN Falah Rima Hudaity Bersaudara dengan tujuan penempatan ialah Oman pada 2014 lalu telah melengkapi semua prosedur pengirimannya dan terdaftar di LTSP NTB.

“Salah satu yang lolos ialah Rabitah asal Sesela, Lombok Barat, yang tujuannya ditempatkan di Oman. Menurut pandangan saya dan peraturan berlaku ini berangkatnya legal,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker Trans) NTB, H. Wildan disela-sela RDP.

Menurutnya, proses dokumen hingga persyaratan Rabitah secara keseluruhan lengkap. Terlepas dari penempatan tujuan yang kemudian bekerja di Qatar, kata dia, terjadi saat menjalani proses latian kerja di Jakarta. Sehingga, pihaknya tidak mendapatkan laporan dari Jakarta perihal perubahan penempatan kerja Rabitah.
Minta Maaf

Kepala BNP3TKI Mataram, Mucharom, meminta maaf atas ketidak hadirannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang rapat utama lantai tiga gedung Sekretariat DPRD NTB di Jalan Udayana, Kota Mataram pada Senin (13/3). Menurutnya. ketidakhadirannya lantaran telah menyanggupi janji yang telah terjadwal dua minggu lalu dengan Disnakertrans Lobar guna melakukan sosialiasi perlindungan cara bekerja sesuai prosedural di desa Banyu Urip, Lombok Barat.

“Sekali lagi, tidak ada maksud saya ingin melecehkan lembaga dewan. Kehadiran saya kesana (desa Banyu Urip) juga bertemu dengan masyarakat. Itu sudah terjadwal dua minggu lalu, kan dalam Islam sudah jelas, janji adalah hutang. Saya membayar janji dan mohon kiranya saya dimaafkan,” ungkap Mucharom dihadapan para anggota Komisi V DPRD NTB, Selasa (14/3).

Ia mengatakan, pasca diamanahkan bertugas menjadi Kepala BNP3TKI di NTB, setiap harinya persoalan menyangkut TKI di NTB terus menumpuk. Hal ini dipicu persoalan ini adalah masalah lama yang tidak pernah dituntaskan.

“Saya ketinggalan masalah, setiap harinya di meja saya, terus dan terus kasus terus menumpuk. Padahal, masalah sepele jika disikapi dengan sungguh-sungguh,” kata Mucharom.

Oleh karena itu, ia memilih membenahi masalah TKI di NTB melalui aktif turun sosialiasasi ke tengah-tengah masyarakat, lantaran persoalan TKI itu berada di pemda kabupaten/kota di NTB. “Bagaimana tidak banyak masalah, dana untuk sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI sama sekali tidak ada dianggarkan di pemda itu. Ini yang membuat saya miris. Sehingga kami coba intervensi langsung menggunakan dana kami,” ujar Mucharom. fahrul.

Leave A Reply