Berbagi Berita Merangkai Cerita

Tak Bermasker, Puluhan Orang Terjaring Razia Satpol PP NTB di Gunungsari

35

FOTO. Puluhan warga dan ASN tengah didata oleh Satpol PP lantaran terjaring razia tidak menggunakan masker di kantor camat Gunungsari, Lobar, kemarin. (FOTO. RUL/DS)

MATARAM, DS – Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Provinsi NTB  kembali melakukan razia masker. Kali ini, operasi penegakan Perda NTB Nomor 7 tahun 2020 tentang tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Pergub NTB Nomor 50/2020 yang mengatur denda administratif bagi jenis pelanggar protokol kesehatan penularan Covid-19 berlanjut ke Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.

Puluhan warga yang tak memakai masker di sekitaran Kantor Camat Gunungsari terjaring pada razia yang berlangsung sejak pukul 07.00-09.00 Wita pada Kamis (24/9).

“Hari ini, sengaja kami bergesar ke wilayah Gunungsari yang letaknya sebagai penyangga Kota Mataram untuk melakukan razia penertiban terhadap penggunaan masker,” ujar Kepala Satpol PP NTB, Tribudi Prayitno, usai penertiban.

Mantan Kadis Kominfotik NTB itu mengaku, kegiatan razia ini merupakan salah satu langkah untuk menekan penularan Covid-19 di tengah kerumunan masyarakat. Hasilnya, petugas menjaring sebanyak 93 orang pelanggar yang kedapatan tidak mengenakan masker saat beraktivitas di sekitar kawasan kantor Camat Gunungsari.

“Dari total sebanyak 93 orang yang mempeoleh sanksi. Rinciannya, sanksi administrasi denda sebanyak 18 orang dengan satu diantaranya adalah ASN. Sedangkan,  sanksi sosial terdata sebanyak 75 orang,” jelas Tribudi.

Ia menegaskan, Satpol PP akan terus melakukan kegiatan serupa di sejumlah tempat keramaian lainnya di NTB. Termasuk, di destinasi wisata dan perkantoran di wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat.

“Selain meminimalisir potensi penyebaran, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan standar pencegahan Covid-19,” kata Tribudi.

Sementara itu, operasi yustisi dengan dasar Perda NTB Nomor 7/2020 tentang tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Pergub NTB Nomor 50/2020 yang mengatur denda administratif bagi jenis pelanggar protokol kesehatan penularan Covid-19, juga kian gencar dilaksanakan.

“Secara masif operasi yustisi terus kita laksanakan. Ini semua kami laksanakan untuk satu tujuan, menghindari klaster baru di ajang pesta demokrasi Pilkada tahun ini,” kata Kapolda Irjen Pol Mohammad Iqbal. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.