Berbagi Berita Merangkai Cerita

Tak Ada Peluang Addendum, Ketua DPRD Ingatkan Putusan Kontrak PT.GTI Final

78

//FOTO. Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi M. Comm (tengah) didampingi Ketua Komisi III Sembirang Ahmadi (kanan) dan Ketua Komsi I Syrajuddin (kiri) saat memimpin raker bersama jajaran Pemprov terkait kelanjutan LHP BPK menyangkut PT GTI. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – DPRD NTB menggelar rapat kerja (Raker) menyikapi tindak lanjut LHP BPK RI pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2020 terkait kelanjutan kerjasama pengelolaan aset Pemprov di Gili Trawangan, KLU.

Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi dan dihadiri jajaran anggota Komisi III dan Ketua Komisi I DPRD setempat, Syarajuddin, serta para OPD lingkup Pemprov tersebut sempat berlangsung panas.

Itu ditandai dengan aksi walkout oleh Ketua Komisi I DPRD NTB, Syrajuddin, lantaran kekecewaannya atas mulai tidak konsistennya sikap sejumlah anggota DPRD setempat yang mulai melunak atas putusan lembaga yang sudah memutuskan kontrak pada PT Gili Trawangan Indah (GTI).

“Bagi saya rekomendasi pemutusan kontak PT GTI itu sudah final dan mengikat. Apalagi, pemutusan kontrak itu telah didahului adanya kajian dan analisa yang mendalam. Salah satunya, PT GTI itu sudah masuk katagori one prestasi,” tegas Syrajuddin pada wartawan usai meninggalkan arena raker DPRD dengan Pemprov NTB, Rabu (2/6).

Menurut Politisi PPP itu, putusan DPRD sebagai lembaga itu sudah final dan mengikat. Sebab, dilakukan dalam mekanisme sidang paripurna. Oleh karena itu, jika ada opsi lain dari Pemprov NTB terkait tawaran dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sebagai kuasa Pemprov berupa pemutusan dan adendum, maka hal itu adalah ramah eksekutif.

“Kalau kami (Komisi I DPRD NTB) sudah klear dan klean. Tapi, jika komisi III mempertimbangkan adanya opsi adendum dan lainnya, silahkan itu hak mereka. Tapi, mempertahankan sikap DPRD adalah penting untuk mempertahankan marwah lembaga,” kata Syrajuddin.

Ia menuturkan, mempertahankan marwah lembaga dengan berbagai konsekuensi harus dilakukan semua anggota DPRD NTB. Untuk itu, Syarajuddin pun merasa aneh, akan ketakutan ancaman gugatan yang akan dilayangkan oleh PT. GTI

“Berlebihan sekali sikapi kita pada GTI ini. Sampai takut segala, kan bolanya itu di eksekutif kok kita yang repot membahasnya. Emang GTI ini terlalu super hero. Sehingga, respon kita berlebihan menanggapi ancaman akan adanya digugat,” jelas Syarajuddin.

Terkait rencana Pemprov yang akan melakukan adendum kontrak pada PT GTI yang akan bersisa lima tahun lagi, yakni habis pada tahun 2026. Ia menegaskan, pihaknya tidak sependapat dengan langkah adendum tersebut.

Pasalnya, adendum itu akan memiliki dampak hukum. Oleh karenanya, sangat aneh jika keputusan lembaga akan dianulir lagi, lantaran sikap takut yang berlebihan.

“Kalau mau memang misalnya menjadi garda terdepan dalam memediasi persoalan GTI, sebaiknya ajukan saja ke pimpinan DPRD NTB melakukan raker bersama dengan Pak Gubernur. Disitu, kita tahu apa alasan Pak Gubernur yang tidak mengindahkan dengan cepat terkait keputusan lembaga dewan,” ungkapnya.

“Di rapat tadi sebelum saya keluar ruangan. Sudah tak bilang kenapa kok Ketua Komisi III DPRD NTB bersikap lembek dan seolah-olah membela dan mengamini langkah Pak Gubernur. Padahal, sikap lembaga sudah jelas,” sambung Syrajuddin.

Terpisah, Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah mengingatkan pada seluruh anggota DPRD setempat agar tidak merubah keputusan lembaga dewan yang sudah memutuskan kontrak pada PT. GTI.

“Ingat, lembaga dewan sudah selesai bekerja. Untuk saat ini, ranah keputusannya adalah menjadi kewenangan Pemprov, khususnya Pak Gubernur untuk menindaklanjuti sikap DPRD,” tegas Isvie.

Menurut Politisi Golkar itu, upaya lobi-lobi atau usulan lain diluar keputusan final lembaga dewan sudah tidak ada lagi.

“Mari kita saling hormat-menghormati keputusan lembaga. Ingat, antar lembaga punya hak masing-masing yang layak pula untuk dipatuhi jika ingin kemitraan itu berjalan,” tandas Isvie Rupaedah.

Sebelumnya, Gubernur NTB Zuliekieflimansyah telah meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB melalui jaksa pengacara negara (JPN) untuk menjalin komunikasi lanjutan dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI). Sebagai investor yang memiliki hak pengelolaan aset milik pemprov di Gili Trawangan.

Permintaan tersebut untuk mengetahui apa respons GTI terhadap langkah pemprov yang hendak memutus kontrak kerja samanya. Langkah ini yang disebut gubernur, hasilnya akan dipaparkan JPN di pekan ini.

”Kalau mereka setuju dengan pemutusan tanpa ada gugatan dan sebagainya, artinya selesai sudah,” tuturnya.

Terkait dengan upaya pemutusan kontrak, dilakukan berdasarkan masukan dari DPRD NTB. Juga rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta hasil kajian dari tim investasi Pemprov NTB.

Opsi putus kontrak juga dikeluarkan Kejati NTB melalui legal opinion (LO) atas surat kuasa khusus (SKK) yang diberikan pemprov. Langkah pemprov untuk memutus kontrak juga bukan tanpa alasan.

Selama mengelola aset, GTI dinilai melakukan wanprestasi. Tidak melakukan pembangunan seperti yang tertuang dalam kontrak. ”Salah satu rekom Kejati itu memutus kontrak,” kata Zul.

Tapi, kata Zul, pemprov tetap ingin memuliakan investasi. Sehingga ia memberikan kesempatan kepada GTI. Seperti apa respons mereka terhadap rencana pemutusan kontrak kerja sama.

Gubernur ingin menghindari upaya gugatan melalui pengadilan, yang berpotensi dilakukan GTI. Apalagi jika berdasarkan kontrak, GTI masih memiliki hak pengelolaan lima tahun lagi atau hingga 2026.

”Jangan sampai nanti kita putus kontrak, malah tidak dapat apa-apa karena proses gugatan yang melelahkan,” jelas Zul.

Sementara itu, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap kinerja pengelolaan aset, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali mengeluarkan rekomendasi terhadap persoalan dengan GTI. Pemprov diminta untuk memperbarui kontrak kerja samanya.

”Di sana disarankan untuk memperbarui kontrak antara pemda dengan GTI,” kata Anggota IV BPK RI Isma Yatun, kemarin.

Mengenai hasil komunikasi antara JPN dengan PT GTI, rencananya akan dipaparkan jaksa pada hari ini. ”Besok kita diundang rapat bersama sekda. Untuk materinya tunggu dari hasil rapat itu saja,” kata Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati NTB Hilman Azazi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.