Berbagi Berita Merangkai Cerita

Tak Ada Alasan bagi Desa Meniadakan Anggaran Adminduk

51

Pelatihan bagi Camat dan PTPD terkait Tata Cara Fasilitasi serta Monitoring dan Evaluasi LABKD

Sumbawa, DS-Penganggaran adminduk sifatnya nasional dengan bupati sebagai penanggungjawab penuh pemenuhan dokumen warga ini di Wilayah Kabupaten Sumbawa. Karena itu, tidak ada alasan bagi desa kalau anggaran itu tidak ada.

Hal itu dikemukakan Kasi Ekbang Camat Plampang, M.Yusuf,  pada Pelatihan bagi Camat dan PTPD terkait Tata Cara Fasilitasi serta Monitoring danEvaluasi LABKD yang berlangsung di Kantor Camat setempat secara online dan ofline, Rabu (25/8).

Pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran strategis PTPD sebagai fungsi pembina penyelenggaraan Pemdes, merefsher PTPD tentang tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pembinaan di desa, agar PTPD mendalami dan menghayati peran tugas dan fungsi  dalam melakukan pembinaan dan pelayanan untuk administrasi kependudukan, serta meningkatkan pengetahuan teknis alur layanan LABKD serta layanan yang dilaksanakan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya

“Kalau di lihat dari UU nomor 24 pasal 7 huruf f itu langsung diberikan tugas intigasi desa, camat hanya memasilitasi saja. Begitu juga untuk PTPD dengan adanya penjelasan tentang tugas, fungsi dan peran kita semua disini harus lebih banyak belajar kembali ini,” harapnya seraya menambahkan, dibentuknya PTPD untuk memberikan pendampingan kepada desa agar Pemdes bisa melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan ketentuan didalam PP 43.

Kasi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sumbawa, Anhuyas, M.Si, mengemukakan dokumen yang perlu dievaluasi oleh kecamatan tidak jauh beda dengan dokumen tahun sebelumnya, hanya saja perlu melihat secara detail rincian anggaran terkait dengan pelaksanaan LABKD (Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa).

“PTPD merupakan aparatur Kecamatan yang bertugas melakukan pendampingan teknis yang secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” kata Anhuyas seraya menambahkan, PTPD bertanggung jawab kepada camat karena diangkat oleh camat.

Ia menguraikan tugas pokok PTPD yakni fasilitasi terhadap Pemdes terkait dengan penyusunan regulasi yang ada di desa; Administrasi Tata Pemerintahan Desa dan Singkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa termasuk pengelolaan Keuangan Desa dan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Sedangkan pada aspek koordinasi, melakukan koordinasi pendampingan desa di wilayah kecamatan, koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melakukan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan. dan

Selain itu memberikan rekomendasi terhadap pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa.hm

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.