Berbagi Berita Merangkai Cerita

Surati KY, Pemprov Optimis Menangkan Gugatan Aset kantor Bawaslu

29

FOTO. Ruslan Abdul Gani

MATARAM, DS – Pemprov NTB melalui Biro Hukum meminta Komisi Yudisial (KY) untuk memantau langsung jalannya persidangan terkait sengketa dua aset Pemprov yang digugat oleh warga.

Sebelumnya, dua aset yang berada di jantung Kota Mataram yakni, Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB dan Gedung Wanita yang lokasinya bersebelahan, berada di Jalan Udayana Kota Mataram digugat I Made Singarsa atau yang dikenal dengan Made Maregek.

Kepala Biro Hukum NTB, Ruslan Abdul Gani mengatakan, surat pada KY telah dilayangkan pihaknya baru-baru ini.

Menurut dia, kehadiran KY sangat vital. Sebab, pada sidang tingkat dua, yakni di Pengadilan Tinggi terkesan hakim tidak cermat dalam memutuskan perkara tersebut.

Padahal, di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Pemprov diputuskan memenangkan perkara tersebut. “Jadi, surat kami ke KY itu adalah upaya untuk memantau jalannya Kasasi yang kini kami lakukan ke MA. Sehingga, persidangan itu dapat berjalan fair dan sesuai aturan,” tegas Ruslan pada wartawan, Jumat (19/3).

Ia mengatakan, dua aset tersebut sudah tercatat sebagai aset Pemprov yang tertuang dalam dokumen di BPKAD. Apalagi, Kantor Bawaslu NTB merupakan aset Pemprov yang perolehan dari PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XII. Sedangkan, aset Gedung Wanita diperoleh melalui pembebasan lahan.

“Insya Allah kita Haqqul Yaqin akan menang asal KY ikut memantau perilaku hakim dalam setiap persidangannya,” tegas Ruslan.

Ruslan menuturkan, dalam persidangan pihaknya menghadirkan saksi yaitu mantan Sekda NTB, H. Abdul Malik yang sangat memahami alur aset daerah di NTB.

Sementara, pihak penggugat telah mengajukan saksi yaitu H. Hamdani dan H. Mustajib. Salah satunya merupakan mantan Kepala Biro Umum Setda NTB yang sekarang sudah pensiun.

“Jadi, kalau mau jujur ya, saksi penggugat itu di persidangan selalu berbicara katanya. Sementara, saksi kami sangat detail alurnya dalam menyampaikan kesaksiannya,” jelas Ruslan.

Ruslan mengatakan, gugatan warga atas kepemilikan aset tersebut masuk ke pengadilan Januari lalu. Sekarang sudah masuk tahap pemeriksaan saksi baik dari penggugat maupun tergugat dalam hal ini Pemprov NTB. Ia menjelaskan, persidangan kasus gugatan ini sempat terhenti akibat wabah Covid-19. Namun kembali dilanjutkan sejak 2 Juni lalu.

“Insya Allah, tetap kami optimis menang dalam sidang di tingkat kasasi di MA itu,” tandas Ruslan Abdul Gani. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.