Berbagi Berita Merangkai Cerita

Sudahi Saling Klaim NW

245

//FOTO. Ketua PWNW NTB TGH. Mahally Fikri (kiri) didampingi Plt Sekum PWNW, Dr. Abdul Fatah saat memberikan keterangan pers pada wartawan.

MATARAM, DS- Pengurus wilayah (PW) Nahdatul Wathan (NW) NTB meminta seluruh jamaah yang kini mengelola lembaga pendidikan dan lembaga sosial dibawah NW di semua tingkatan agar tidak panik terhadap klaim Ketua PBNW Anjani, Raden Tuan Guru Bajang KH Muhammad Zainuddin Atsani yang melarang penggunaan lambang NW.

Ketua PWNW NTB, TGH Mahally Fikri mengatakan sepanjang lembaga pendidikan dan sosial serta kepengurusan organisasi NW melestarikan amal jariyah Almagfurulahu Maulanasyeikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid maka mereka tetap diperbolehkan untuk terus menggunakan lambang NW

“Mari, saudaraku sesama NW kita sama-sama taat hukum, karena NW versi TGB juga taat hukum. Prinsipnya jangan lagi ada diantara kita ingin melakukan penegakan hukum namun kita sendiri malah melakukan pembodohan kepada masyarakat, apalagi ada diantara kita melakukan klaim pembenaran sepihak,” ujar Mahally menjawab wartawan, Kamis (4/2).

Menurut Ketua DPD Demokrat NTB itu, PBNW dibawah kepengurusan Dr TGB H.M Zainul Majdi juga telah tercatat di Dirjen AHU Kemenkumham dengan Nomor 0000810.AH.01.08 tahun 2019 tanggal 23 September 2019.

Sehingga, PBNW versi Tuan Guru Bajang juga benar dan sah di mata hukum. Hanya saja, terbitnya SK Kemenkumham melalui Dirjen AHU telah menerbitkan keputusan Nomor AHU-6 AH.01.12.2020 tanggal 26 November 2020 yang diterima tanggal 28 Desember 2020 tentang pembatalan Keputusan Menkumham Nomor 0000810.AH.01.08 tahun 2019 tentang persetujuan perubahan badan hukum perkumpulan NW, perlu diluruskan.

“Munculnya, keputusan Menkumham yang terbaru itu, cacat secara substantif normatif karena tidak ada kekoherensian antara konsideran dengan diktumnya,” tegas Mahally.

Terkait langkah perdamaian antara dua saudara itu. Mahally mengaku, pihaknya sudah berupaya sejak lama. Bahkan, TGB Majdi sudah berupaya melaksanakan untuk upaya perdamaian hingga saat dipertemukan oleh Kemenkumham di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Dalam akun YouTube dan semua jamaah NW, malah TGB meminta TGB Atsani bersedia menjadi Ketua Umum PBNW dan TGB Majdi bersedia menjadi wakil ketua umumnya. Tapi, memang belum menemukan kesepakatan hingga kini,” kata dia.

Mahally menegaskan, persoalan dua kepengurusan NW ini, tidak bisa diselesaikan dengan ranah hukum. Apalagi, ada rencana kubu NW Anjani akan melaporkan Wagub Sitti Rohmi Djalilah dan para pihak lainnya terkait pelantikan kepengurusan NW Lobar pada Rabu (3/2) lalu di Bencingah kantor bupati setempat ke Polda NTB.

“Hanya satu kunci menyelesaikan dualisme NW ini. Yakni, kembali ke pokok ajaran NW. Salah satunya, Iman dan Taqwa. Kalau kita saling lapor bakal ramai urusannya. Maka, kami hadir ini untuk menenangkan jamaah NW pendukung TGB agar tidak chaos di bawah,” jelas dia.

Mahally menyatakan, lantaran antara TGB Pancor dan TGB Atsani adalah merupakan keturunan dari Hj. Sitti Rauhun ZAM, dan Hj. Sitti Raehanun yang merupakan dua putri kandung Al-Maghfurllah Maulanasyeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid, maka seyogyanya jika
ada yang salah sebaiknya saling memaafkan.

Mengingat, jika ada pihak yang akan mempertimbangkan rencana melapor ke aparat kepolisian, sudah jelas tidak kuat dasar hukumnya.

“Baik Ummi Rauhun dan Ummi Raehanun adalah ahli waris dari Al-Maghfurllah Maulanasyeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid selaku pendiri NW. Jadi, jangan lagi pokoknya ada saling klaim. Karena kami juga tengah melakukan proses sesuai ketentuan UU yang berlaku atas terbitnya SK Kemenkumham yang terbaru itu,” tandas Mahally.

“Sekali lagi, semua kita ini dilindungi aturan yang juga legal. Jadi, mari sudahi menimbulkan keresahan dan konflik bagi para jamaah kita masing-masing,” tandas Mahally Fikri. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.