Berbagi Berita Merangkai Cerita

Sudah Berdiri Megah, Kantor Desa, Puskesmas hingga Pasar Seni di Lobar Justru Digugat Warga

0 50

MATARAM, DS – Langkah pendataan dan penataan kembali aset daerah di Pemkab Lombok Barat harus serius dibenahi. Adanya sejumlah aset daerah di Kecamatan Gunungsari diantaranya Kantor Desa Gunungsari, Puskesmas dan Pasar Seni yang sudah berdiri megah namun kini masuk gugatan di pengadilan, menandakan adanya persoalan serius pada tata kelola aset daerah.

“Jadi, penataan aset dengan memulai melakukan identifikasi terhadap status aset daerah itu diperlukan. Karena jika terus seperti kayak begini, saya khawatir seluruh aset daerah di Lobar bakal habis ke pihak lain,” ujar anggota DPRD NTB dapil Lobar dan KLU, Nauvar F Farinduan, menjawab wartawan di Kantor DPRD NTB, Kamis (5/3).

Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB itu mengaku prihatin terkait banyaknya aset milik Pemkab Lobar yang digugat masyarakat yang mengklaim sebagai ahli waris. Padahal, aset-aset yang sudah difungsikan serta didayagunakan selama ini, keberadaanya sangat berharga untuk mendukung pelayanan dasar dan kesehatan masyarakat setempat.

“Yang terbaru, jujur saya miris juga pada kasus di Puskesmas Sesela yang baru dibangun dan belum diresmikan. Gedung yang banyak ditunggu untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Gunungsari, justru ikut-ikutan digugat,” kata Nauvar.

Ia mendorong Pemkab Lobar serius melakukan penatakelolaan aset daerah itu. Menurut Nauvar, penataan aset harus dimulai dari mengurai identifikasi persoalan, mulai dari hulu hingga hilirnya meliputi sejarah aset, pencatatan hingga pendataan aset daerah tersebut.

Selain itu, Pemkab Lobar perlu menggandeng pihak lain, salah satunya Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk melakukan pendampingan hukum terkait kerjasama penelusuran aset tersebut.

“Bila perlu pihak BPN Lobar juga kita ajak bermitra untuk mengidentifikasi sejarah aset daerah itu. Ini penting, karena kalau kita lakukan pendataan namun tidak tercantum dalam neraca aset. Dampaknya, itu bakal menimbulkan mis interpretasi,” tegas Nauvar.

“Selama ini, di sini akar masalahnya itu, makanya jika memang aset itu awalnya dipinjamkan maka harus jelas dokumen sewa-menyewanya,” sambungnya.

Nauvar menyarankan, jajaran Pemkab Lobar perlu melakukan komunikasi kepada para pemilik yang mengklaim sebagai ahli warisnya tersebut.

“Saya yakini, jika kita ajak mereka ketemu dan sampaikan jika aset ini sudah terlanjur dibangun untuk kepentingan masyarakat umum, maka Insya Allah, pemiliknya akan mau menghibahkan tanah miliknya. Tapi tetap catatannya, ada kompensasi dan kewajiban daerah pada pemilik yang melakukan gugatan itu,” tandas Nauvar F Farinduan.

Diketahui, Pemkab Lobar bakal terancam kehilangan sejumlah aset daerah di wilayah Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat yang kini telah digugat di pengadilan. Khusus, lahan Kantor Desa Gunungsari yang kini digugat warga. Pada pengadilan tingkat banding, Pemda Lobar dinyatakan kalah sengketa lahan seluas 60 are lebih tersebut.

Pemda pun tengah menempuh langkah hukum kasasi. Aset lain yang digugat warga adalah lahan puskesmas dan Pasar Seni Sesela. Sengketa lahan tersebut saat ini tengah bergulir di pengadilan. Untuk menghadapi gugatan tersebut, pihak pemerintah desa setempat pun membantu pemda menghadirkan bukti dan saksi yang diperlukan. RUL.

Leave A Reply