Berbagi Berita Merangkai Cerita

Suarakan Penolakan Omnibus Law, Mahasiswa Tuntut DPRD Lotim Bersurat ke DPR RI

14

Mahasiswa Lotim melakukan aksi demo menyikapi Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR

SELONG, DS – Mahasiswa Lombok Timur tak mau tinggal diam dalam menyikapi Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR, 03 Oktober 2020. Ribuan mahasiswa mengepung gedung DPRD Lombok Timur untuk menyuarakan aspirasinya, Kamis (08/10/2020).

Sejumlah elemen mahasiswa yang turun saat itu diantaranya adalah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), BEM UGR (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gunung Rinjani), HIMMAH (Himpunan Mahasiswa Hamzanwadi), LMND, BEM STTNU Al-Mahsuni, Laskar Muda Masbagik, FMN (Front Mahasiswa Nasional).

Dalam orasinya, mahasiswa menyuarakan tuntutan agar pemerintah pusat mencabut UU Ciptakerja karena dinilai menciderai keadilan bangsa.

Ketua DPRD Lombok Timur yang merupakan ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Murnan, bersama Sekda Lombok Timur, M. Juaini Taofik, keluar menemui masa aksi. Keduanya bahkan berbaur bersama mahasiswa yang tengah berorasi.

Perwakilan masa aksi kemudian dipersilahkan masuk ke gedung DPRD Lombok Timur untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung. Dari hasil penyampaian aspirasi ini kemudian disimpulkan untuk mengirim surat pernyataan penolakan ke DPR RI.

“Anggota dewan akan mengirim surat ke DPR Ri bahwa aliansi mahasiswa lombok Timur menolak Omnibus law,” ungkap Koordinator Umum (Kordum) aksi, Lalu Makwil Jayadi.

Sesuai yang dijanjikan oleh Anggota DPRD Lombok Timur, surat penolakan itu harus dikirimkan ke DPR RI pada hari sabtu mendatang. Jika tidak dikirimkan pada waktu yang telah dijanjikan, mahasiswa mengancam akan menerjunkan masa aksi yang jauh lebih besar.

“Itu akan dikirim hari sabtu. Kalau tidak dikirim hari sabtu, kita akan turun kembali dengan jumlah masa yang lebih besar,” ucapnya.

Ditegaskan oleh Presiden Mahasiswa UGR ini bahwa mahasiswa konsisten mengawal pembatalan UU Omnibus Law. Karena dinilai tidak pro terhadap pekerja, dan lebih mendahulukan kepentingan investor.

“Dari semua penjuru kita suarakan bahwa UU Omnibus Law ini betul-betul tidak pro terhadap rakyat. Ini memperluas peluang investor untuk menjarah tanah kita,” kata dia. Dd

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.