Sosialisasi Program SAFE4C di KLU
KLU,DS-Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB menggelar Sosialisasi SAFE4C (safe & friendly environment for children) di Ruang Rapat Sekda KLU, Kamis (19/1). Hadir diantaranya Kepala DP3AP2KB NTB, Ketua LPA NTB, Sekda KLU, PKK, sejumlah OPD, dan lima utusan pemerintahan desa.
Ketua LPA NTB H.Sahan SH, dalam sambutannya mengatakan KLA di KLU bisa jadi prioritas tahun 2022. Program ini merupakan tindaklanjut program tahun 2019-2020 seperti PKSAI dan Pencegahan Perkawinan Anak. “Berkat program tersebut perkawinan anak menurun di 13 desa dampingan di KLU,” katanya.
Sedangkan kali ini menekankan sejumlah program diantaranya revisi Perbup tahun sebelumnya, pelayanan terpadu serta forum anak di lima desa di KLU. Hal ini berujung. pada cita-cita mewujudkan provinsi layak anak dan kabupaten layak anak. Karena itu, Sahan meminta dukungan Bupati KLU agar program penting ini berjalan lancar.
Kadis DP3AP2KB NTB, Husnanidiaty Nurdin, mengatakan apa yang dilakukan LPA NTB semestinya dilakukan pemerintah. Dengan beberapa strategi, LPA melibatkan anak dalam sejumlah program dengan alasan anak bicara sesama anak akan lebih didengar. Sehingga, dilahirkan forum anak yang bisa tampil di forum nasional.
Menurutnya, banyak remaja berprestasi dari KLU mestinya diundang ke sekolah-sekolah untuk memotivasi anak remaja. Dalam kaitan ini, kata dia, Kadis Dikbud harus punya program sekolah ramah anak agar tidak ada kekerasan. “Saya minta Kasek yang tidak ada kemampuan ini diganti,” katanya seraya berharap KLU bisa menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA).
Penjabat Sekda KLU, Andi Dwi Cahyadi MM, mengungkapkan KLU masuk diantara 5 kabupaten terkait KLA. Karena itu, kepedulian terhadap perempuan dan anak harus lebih ditingkatkan dan lebih baik dibandingkan orang luar memedulikannya.
Ia mengatakan dulu perempuan dan anak dipandang sebelah mata. Masih nampak rumah tangga tanpa anak laki dianggap belum punya anak. “Harus ada persepsi yang sama bahwa anak permpuan dan laki-laki sama,” katanya.
Menurut Sekda, dari aspek pendidikan KLU harus banyak belajar dari daerah lain. Terkait regulasi yang akan dibuat, kata dia, harus dibangun dari kabupaten hingga tingkat desa.
Ia mengakui sementara ini situasi memprihatinkan masih menjadi gambaran KLU dengan masih banyaknya yang nikah di bawah 19 tahun. Untuk itulah regulasi harus diperkuat dan bahu membahu menyelesaikan persoalan. “NTB harus dorong perempuan dan anak sebagai aset,” ujar Sekda.
Sementara itu, narasumber Ruli Ardiyansah dan Sukran Hasan menguraikan out put program kerjasama dengan Unicef itu. Dipilihnya KLU dengan harapan menjadi ujung tombak dalam perlindungan anak.
“Label kualitas provinsi layak anak termasuk desa layak anak sudah siap jika lima desa berhasil dan diharapkan jadi contoh desa lain. Sehingga semua desa di KLU siap dan sigap layak anak,” kata Ruli seraya menambahkan LPA siap membantu KLU sebagai KLA.
Ketua PKK KLU, Hj.Galuh Nurdyiah, mengatakan semua mempunyai keinginan KLU menjadi KLA sehingga OPD tetap harus bergandengan tangan. Hal terpenting, kader yang paling bawah sebagai ujung tombak dengan berbagai pengabdiannya mesti mendapatkan perhatian.
“PKK ingin berkoordinasi urun rembug terkait anak agar bisa berjalan bersama,” katanya sambil menambahkan bahwa pihaknya mempunyai kader genre yang berkontribusi positif terutama menangani sejumlah masalah stunting.ian
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.