Menu

Mode Gelap

Fenomena · 8 Jul 2022 14:20 WITA ·

Sosialisasi Perlindungan Anak, Kemen PPPA Nilai Perkawinan Anak di NTB Tertinggi Keempat


					Sosialisasi Perlindungan Anak, Kemen PPPA Nilai Perkawinan Anak di NTB Tertinggi Keempat Perbesar

Foto : osialisasi Perlindungan Anak Kemen PPPA bersama Komisi VIII DPR RI.

Mataram,DS-Lembaga Perlindungan Anak NTB memasilitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Ketua Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan sosialisasi tentang UU No 35 Tahun 2014 rentang Perlindungan Anak. Senin (04/07/2022).

Hadir dalam kegiatan itu Ketua Komisi DPR RI H. Rachmat Hidayat,SH, Kepala Bidang Partisipasi Organisasi Keagamaan Kementerian PPPA RI, Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi NTB, ketua LPA NTB, perwakilan forum anak desa dan perwakilan kepala desa yang menjadi dampingan LPA NTB.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, H. Sahan,SH, dalam sambutannya mengapresiasi Kemen PPPA dan Komisi VIII DPR RI yang sudah mempercayai LPA NTB menjadi fasilitator dalam sosialisasi itu.

‘Sekarang NTB banyak kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak seperti kekerasan fisik, seksual, eksploitasi, psikologi dan lain-lain,” ungkapnya.

Menurutnya, beberapa hal yang sudah dilakukan LPA NTB untuk membantu mengadvokasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB seperti membentuk forum anak di berbagai desa, memasilitaai penerbitan peraturan desa tetang perlindungan anak tingkat kabupaten kota dan Perbub tentang sistem perlindungan anak termasuk Pergub tentang pencegahan perkawinan anak di NTB.

Saat ini LPA NTB melakukan pendampingan di tiga kabupaten menyasar 15 desa di NTB yang bertujuan untuk mengadvokasi kerentanan anak agar semua kebutuhan dan hak-hak anak terpenuhi.

LPA NTB, kata dia, berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat di tingkat desa agar sadar dalam memberikan hak terbaik bagi anak.

Kepala Disas DP3AP2KB Provinsi NTB, Dra. Tri Wismaningsih Drajadiyah, dalam kesempatan itu menilai implementasi Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak belum masksimal dijalankan di berbagai daerah khususnya di NTB. Maka, perlu disosialisasikan lebih maksimal dwngan memperkuat peran semua elemen.

“Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini bertujuan sebagai pedoman untuk memberikan payung hukum terhadap perlindungan anak agar bisa mendapatkan perlindungan sesuai yang sudah diatur dalam Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak,” katanya.

Melihat masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB, lanjut dia, menjadi tugas bersama dalam mencegah, menangani dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga kasus-kasus ini bisa teratasi.

Ia menuturkan di NTB sudah banyak dibentuk forum anak baik di tengkat kabupaten/kota maupun di tingkat desa. Dengan adanya forum anak di tingkat desa yang dikembangkan dan dimemaksimalkan akan bisa memberikan perlindungan anak.

Kepala Bidang Partisipasi Organisasi Keagamaan Kementerian PPPA RI, Drs. H. Dodi M. Hidayat, M.I.Kom, mengapreaiasi H. Racmat Hidayat, SH selaku Ketua Komisi VIII DPR RI yang sudah menjadi mitra dalam sosialisasi perlindungan anak di NTB.

Menurutnya, kasus perkawinan anak di NTB nomor 4 di Indonesia. “Ada berapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi anak di Indonesia yaitu salah satunya terbentuknya UU no 35 tahun 2014.” ungkapnya.

Dalam hal ini Dodi menyampaikan beberapa pesan dari Presiden Jokowi untuk kementerian PPPA untuk pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pengasuhan terhadap anak, penurunan kekerasan terhadap anak, menurunkan pekerjaan yang melibatkan anak, dan pencegahan perkawinan anak..

“NTB salah satu provinsi yang perkawinan anak cukup tinggi. Makanya dari itu diharapkan kepada semua elemen berperan aktif dalam mencegah terjadinya pernikahan anak sehingga angka kemiskinan bisa terkurang.” lanjutnya.

Ia mengatakan upaya-upaya yang dilakuakan oleh pemerintah dalam mencegah kasus perempuan dan anak bisa dibantu oleh masyarakat di tingkat desa.

“Dan, sehebat apapun undang-undang akan tidak bermanfaat jika tidak disosialisasikan di berbagai elemen khususnya di masyarakat. Ini agar masyarakat tahu tentang bagaimana cara melindungi anak-anak,* cetusnya.

Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Rachmat Hidayat, SH. menyampaikan bahwa undang-undang sesungguhnya adalah ikatan hukum. Terkait sosialisai ini, kata dia, pemerintah bisa terus memaksimalkan di desa-desa karena di tingkat masyarakat desa ini masih kurang pemahaman tentang perlindungan anak.

“Ditingkat masyarakat desa pula semua persoalan atau permasalahan itu terjadi maka dari itu pemerintah harus lebih maksimal.” lanjutnya

Selaku ketua Komisi VIII DPRI RI, Rahmat menegaskan siap membantu pemerintah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik dalam pembinaan maupun sosialisasi ke masyarakat di tingkat desa.

“Karena setiap saat kita turun untuk menyapa masyarakat terkait problem-problem yang terjadi di masyarakat seperti kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.” ungkapnya. md

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 78 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Ada GTD Bisnis dan HAM di NTB, Begini Perannya

6 Oktober 2022 - 16:48 WITA

Jelang MTQ Nasional, 54 Peserta dari NTB Pemasatan Latihan

5 Oktober 2022 - 17:40 WITA

Sambut Kedatangan Kepala KSP, Ini Harapan Sekda NTB

5 Oktober 2022 - 17:37 WITA

Gubernur NTB Minta PT STM Lebih Terbuka

4 Oktober 2022 - 15:59 WITA

Gubernur NTB Beri Buku Rekening kepada 300 Pelaku UMKM

3 Oktober 2022 - 21:09 WITA

Wagub Singgung Kontribusi Unram di Bidang Pendidikan pada Dies Natalis ke-60

3 Oktober 2022 - 21:05 WITA

Trending di Pemerintah