Berbagi Berita Merangkai Cerita

Soal Wacana Hak Interpelasi ke Gubernur NTB, Demokrat : Cara Selamatkan Pemprov NTB

606

FOTO. Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB TGH. Mahally Fikri (kanan) didampingi Sekretaris DPD Zainul Aidy saat memberikan keterangan soal interpelasi. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB angkat bicara terkait gagasannya mewacanakan hak interpelasi kepada Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah baru-baru ini.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB TGH Mahally Fikri mengatakan, pihaknya menggulirkan wacana hak bertanya karena ada persoalan pengelolaan keuangan deerah di APBD yang sangat krusial.Oleh karena itu, sebagai parpol pengusung Gubernur dan Wagub NTB di Pilkada lalu, pihaknya merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan pemerintahan Pemprov NTB.

“Wacana hak interpelasi yang sebatas hak politik anggota DPRD untuk bertanya ke pemerintah daerah jangan dimaknai macam-macam. Ini kami murni untuk menyelematkan Pak Gubernur dan Bu Wagub sebagai parpol pengusungnya,” tegas Mahally pada wartawan, Senin (8/2).

Menurut dia, langkah mewacanakan hak interpelasi adalah upaya politik cerdas dan santun yang dilakukan partai Demokrat. Apalagi, pengelolaan APBD Provinsi NTB sejauh ini memiliki masalah. Salah satunya,  pernyataan Kepala Bappenda NTB H. Iswandi Ibrahim yang menyebutkan jika pendapatan daerah sudah masuk mencapai angka sekitar 96 persen.

Namun faktanya, sejumlah kewajiban daerah justru tidak bisa direalisasikan alias ditunda. Diantaranya, hibah dan bansos yang sudah ditandatangani SK nya secara resmi oleh Gubernur NTB. Selain itu, pembayaran pihak ketiga terkait pengerjaan proyek di sejumlah OPD Pemprov NTB.

“Sekali lagi, hak interpelasi ini bukan semata-mata soal dana pokir DPRD NTB. Namun ada belanja wajib yang tidak terbayarkan. Sementara, anehnya sejumlah pembayaran yang enggak wajib atau bisa dikatakan tidak urgen, tapi di data realisasi keuangan, malah sudah terbayar lunas,” kata Mahally.

Terkait sikap fraksi lainnya. Diantaranya, Partai Gerindra dan PPP yang ikut pada wacana Demokrat untuk menggulirkan hak interpelasi pada sisi pencapaian program unggulan, termasuk program Industrialisasi yang dinilai gagal dan tidak membuahkan hasil.

Menurut Mahally, pihaknya mempersilahkan dan menghargai sikap fraksi lainnya itu. Hanya saja, fraksi Demokrat sebagai penggagas hak interpelasi sekarang ini lebih pada aspek menunggu janji TAPD Pemprov NTB yang telah berani membubuhkan pernyataan hitam diatas putih pada Februari ini bahwa segala tunggakan kewajiban keuangan akan bisa diatasi seluruhnya. 

“Jadi, Demokrat bukan mundur. Tapi, kami wait and see dan matangkan lagi sambil menunggu komitmen janji itu terealisasi,. Nah, kalau fraksi lain, silahkan jalan saja. Demokrat diam selangkah tapi tunggu saja mukulnya akan lebih kencang lagi,” tandasnya. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.