Berbagi Berita Merangkai Cerita

Soal THR, Posko Nasional Tangani 977 Aduan, NTB 18 Aduan

43

FOTO. Ida Fauziyah (rul)

MATARAM, DS – Posko THR Keagamaan 2021 telah menerima sebanyak 2.897 laporan dari masyarakat hingga kini. Laporan tersebut, terdiri dari 692 konsultasi THR dan 2.205 pengaduan THR.

Gede Aryadi

Meski demikian, setelah dilakukan verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, terdapat sebanyak 977 aduan yang perlu ditindaklanjuti.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat press konference secara virtual bersama para Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi se-indonesia, pada H-1 Hari Raya Idul Fitri mengatakan, terdapat lima isu pengaduan yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021.

Pertama, THR dibayar dicicil oleh perusahaan. Kedua, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen). Ketiga, THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji. Keempat, THR tidak dibayarkan satu bulan gaji.

“Dan kelima, THR tidak dibayar karena Covid-19,” kata Menaker Ida dalam siaran tertulisnya, Kamis (13/5).

Menurut Ida, selain lima isu besar yang diadukan tersebut, terdapat juga lima isu besar dalam konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021. Di antaranya, THR bagi pekerja yang mengundurkan diri.

Selanjutnya, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, berikutnya THR bagi pekerja yang dirumahkan. Serta, perhitungan THR Bagi Pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi.

“Dan yang terakhir  THR bagi pekerja yang berstatus hubungan Kemitraan (contohnya ojek dan taksi online),” ungkap Ida.

Atas berbagai pengaduan tersebut, lanjut Menaker Ida, Pemerintah melalui Kemenaker telah melakukan berbagai langkah. Dimulai dari tahap memverifikasi dan memvalidasi data dan informasi, dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait, untuk penyelesaian lebih lanjut.

“Batas waktu tindaklanjut penyelesaian seluruh aduan tersebut, adalah 30 hari kerja terhitung sejak posko dibentuk pada tanggal 21 April 2021,” jelas Manajer Ida.

Sementara itu di Provinsi NTB, Kadis Nakertrans Provinsi NTB  I Gede Putu Aryadi,  menjelaskan hingga H-1 Lebaran, pihaknya mencatat sebanyak 18 laporan masyarakat yang diterima Posko THR Provinsi NTB Tahun 2021.

“Laporan masyarakat tersebut, terdiri 14 aduan THR dan 4 permintaan konsultasi THR,” kata Gede.

Mantan Kadis Kominfotik NTB itu mengungkapkan, untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, pihaknya telah menerjunkan Tim mediator dan pengawas ketenagakerjaan langsung bekerja cepat untuk melakukan klarifikasi lapangan.

“Tim juga melihat langsung kondisi dan permasalahan yang dihadapi pekerja dan perusahaan,” ucap Gede.

Ia menuturkan, setelah melakukan klarifikasi lapangan terdapat empat perusahaan yang sebelumnya belum pernah memberikan THR kepada para pekerjanya, akhirnya mulai tahun ini pimpinan perusahaan tersebut sepakat untuk membayarkan THR kepada para karyawannya.

Kemudian, empat perusahaan yang telah mengajukan permintaan konsultasi, saat ini sudah merealisasikan pembayaran THR kepada para pekerjanya.

“Dan sisanya 10 perusahaan, akan ditindaklanjuti penyelesaiannya setelah Hari Raya Idul Fitri,” tandas Gede Putu Aryadi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.