Berbagi Berita Merangkai Cerita

Soal Larangan Shalat Ied di Zona Merah, SE Walikota Membuat SE Gubernur NTB Tak Efektif

50

FOTO. Kakanwil Kemenag NTB H. Zaidi Abdad (kanan) saat menghadiri rakor percepatan penanganan Covid-19 di NTB yang dipimpin Wagub di RRU. (FOTO. RUL)

MATARAM, DS – Kepala Kantor Kemenag Provinsi NTB H. Zaidi Abdad mengatakan, terbitnya Surat Edaran (SE) Wali Kota Mataram Nomor 1178/KK.18.07/1/KS.02.2/07/2021 tentang pelaksanaan ibadah dan hari raya Idul Adha serta pemotongan hewan kurban di Kota Mataram, menjadi pemicu tidak efektifnya larangan instruksi Pemerintah Pusat yang telah melarang pelaksanaan shalat Idul Adha di zona merah.

Menurut Zaidi, tercatat sebanyak 75 persen masjid di ibukota Provinsi NTB terpantau menggelar pelaksanaan shalat Idul Adha tersebut.

“Jadi Bu Wagub, terbitnya SE Wali Kota ini yang membuat SE Pak Gubernur menjadi tidak jalan saat Idul Adha. Tapi, semua itu sudah saya laporkan ke Pak Menteri terkait tidak patuhnya larangan shalat Idul Adha di Mataram itu,” ujar Kakanwil saat menghadiri Rakor menyikapi terbitnya dua Intruksi Mendagri (Inmen) terkait perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level (PPKM) Level 4 dan Level 3 di NTB, Senin Petang (26/7).

Zaidi mengatakan, pihaknya bukan tidak bekerja melakukan edukasi pada masyarakat terkait larangan shalat Idul Adha di wilayah zona merah seperti di Kota Mataram.

Namun, adanya SE Wali Kota yang membolehkan pelaksanaan salat Idul Adha berjamaah pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Syaratnya, menerapkan protokol kesehatan (Prokes). Seperti memakai masker, menjaga jarak, menyiapkan hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan sebagainya, menjadi kendala para petugas di lapangan. Mulai para penghulu hingga Kakanwail Kemenag Kota Mataram.

“Jadi, ini soal cara pandang agama yang berbeda-beda. Termasuk di Kota Mataram, katena ada juga tuan guru dan kaum terpelajarnya yang bengel alias nakal yang enggak percaya akan Covid-19 ini,” tegas Kakanwil Kemenag NTB.

Dalam kesempatan itu, Zaidi juga meminta agar penanganan pasien yang tengah dirawat di rumah sakit agar dilakukan perbaikan.

Kata Kakanwil Kemenag, ia merasakan menjadi penyintas Covid-19 yang sempat dirawat di RS Universitas Mataram (Unram) dan dirujuk ke RSUD Provinsi. Namun pengawalannya dilakukan, justru dengan dua mobil ambulan serta dilakukan dengan pengawasan super ketat.

Di mana, satu mobil untuk dirinya dan satu adalah untuk sang istri. Padahal, disepakati bahwa Covid-19 harus terus diedukasi dengan baik ke masyarakat.

“Ini yang perlu saya sampaikan soal protokol kesehatan pasien ini perlu diperbaiki, karena istri saya adalah lebih dahulu sembuh, tapi dilarang oleh dokter untuk satu kamar dengan saya. Maka saya protes saat itu agar kita dikembalikan dengan satu kamar yang sama. Ini karena bagaimana imun kita bisa normal dan kuat jika kita harus dipisahkan dengan istri kita,” tegas Zaidi.

Menjawab hal itu, Wagub Sitti Rohmi Djalilah meminta agar Dinas Kesehatan dan RSUD Provinsi NTB untuk mengevaluasi penanganan Covid-19 pada pasien.

“Saya setuju dengan masukan dari Pak Kakanwil itu. Tolong Pak Kadikes dan RSUD diperbaiki protokol penanganan pasien yang adalah suami istri. Sehingga, masyarakat juga tidak lagi ketakutan akan bahaya penyakit Covid-19 bila dirawat bersamaan antara suami dan istrinya,” tandas Wagub. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.