Berbagi Berita Merangkai Cerita

Soal Laporan Logis ke Polda NTB, Managemen PLTU Jeranjang Tunggu Pemanggilan

69

MATARAM, DS – Pihak managemen Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang tidak mempersoalkan adanya laporan Lombok Global Institute (Logis) NTB ke Polda NTB pada Selasa (2/6) lalu terkait temuan kejanggalan pada pengelolaan PLTU tersebut.

“Prinsipnya, siapapun yang memiliki data adanya kejanggalan pada pengelolaan PLTU Jeranjang kami persilahkan. Managemen siap datang koperatif manakala Polda NTB melanjutkan laporan tersebut,” ujar Manager Of PLTU Jeranjang OMU, Melky Victor Borsalino menjawab wartawan, Jumat (5/6).

Ia mengaku, hingga kini belum ada pemanggilan dari Polda NTB pada managemen terkait laporan Lombok Global Institute (Logis) NTB. “Yang pasti, jika memang dipanggil ya kita datang memenuhi panggilan guna memberikan klarifikasi secara lugas dan detail,” kata Melky.

Melky lebih fokus membicarakan keberadaan dan manfaat PLTU Jeranjang ketimbang mengomentari laporan Logis NTB.

Menurut dia, saat ini, PLTU setempat mengoperasikan dua mesin berkapasitas masing-masing 25 MW. Dengan total daya sebesar 50 MW, maka PLTU Jeranjang memikul 14,1% dari beban siang pada sistem Lombok.

Terlihat dari besaran komposisi tersebut maka PLTU Jeranjang OMU berperan sebagai backbone kelistrikan Provinsi NTB, khususnya pulau Lombok.

Guna menjaga kontinuitas pasokan listrik di Pulau Lombok dan sebagai upaya untuk memproduksi listrik dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan solar maka terkait dengan pengiriman batubara untuk kebutuhan operasi PLTU Jeranjang,

Hal tersebut, kata Melky, dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan dermaga atau jetty yang telah terbangun di lokasi PLTU Jeranjang dan juga melalui jalan darat melalui Pelabuhan Lembar.
 
“Semua tentunya berharap agar PLTU Jeranjang ini dapat beroperasi secara kontinu. Apabila tidak memasuki masa pemeliharaan, ataupun ada gangguan yang pastinya tidak kita harapkan terjadi, PLTU Jeranjang akan terus menyuplai listrik untuk masyarakat Lombok, di samping pembangkit solar yang berfungsi sebagai backup jika sewaktu-waktu terjadi gangguan atau pemeliharaan di PLTU Jeranjang, untuk menghindari pemadaman di sistem Lombok,” jelasnya.

“Banyak hal tentunya yang menjadi tantangan kami dalam kegiatan operasional PLTU Jeranjang. Berkat dukungan dari masyarakat dan juga stakeholder, seluruh tantangan tersebut dapat kami atasi. Oleh karena itu, kami memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya bagi berbagai
pihak yang telah bersinergi dan telah memberikan dukungan kepada PLTU Jeranjang selama ini. Kedepannya, tentu kami akan selalu memerlukan dukungan dari seluruh pihak untuk menjaga kontinuitas pasokan listrik di Lombok,” sambung Melky.

Diketahui, PLTU Jeranjang dibangun pada bulan Maret 2009. Proyek ini didanai APBN dan APLN menghabiskan anggaran Rp 296,3 miliar. Pembangkit listrik ini mulai beroperasi pada tahun 2010.

Pemerintah menghajatkan pembangunan PLTU ini untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Lombok yang saat itu mengalami defisit luar biasa.

Lombok Global Institute (Logis) NTB melaporkan temuan kejanggalan pada pengelolaan PLTU tersebut. Kejanggalan itu dilaporkan ke Polda NTB pada Selasa (2/6) lalu.

“Laporan yang LOGIS sampaikan ke POLDA NTB didasarkan atas beberapa riset dan kajian lapangan yang dilakukan cukup lama. LOGIS menemukan beberapa kejanggalan dalam pengelolaan dan operasional PLTU ini. Kami menduga ada potensi kerugian negara dalam pengelolaannya karena melanggar asas efisiensi anggaran,” ujat Direktur Lombok Global Institute (Logis) M. Fihiruddin,usai membawa berkas laporan ke Polda NTB, di Mataram. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.