Soal Dugaan Korupsi Penyaluran BPNT Lotim, Somasi Minta Polda NTB Bekerja Lebih Serius

FOTO. Jumaidi. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Somasi NTB mendukung penuh langkah yang diambil Polda NTB dalam menelusuri dugaan tindak pidana korupsi. Laporan penipuan yang dilakukan oleh oknum pejabat pemkab setempat terhadap beberapa supplier di Lombok Timur.

Meskipun pelapor atau supplier sudah melakukan perdamaian dengan terlapor, jajaran Polda setempat harus tetap menggali adanya dugaan aliran dana yang masuk ke oknum pejabat BPBD Lombok Timur.

“Penelusuran bisa dimulai dari pengakuan beberapa supplier yang sudah mengakui telah memberikan aliran dana ke oknum pejabat teras di BPPD Lotim itu. Ini agar kasus itu bisa menjadi terang benerang,” kata Koordinator Hukum dan Peradilan Somasi NTB, Jumaidi dalam siaran tertulisnya yang diterima wartawan, Kamis (7/1).

Ia meminta jajaran Polda NTB agar bisa bekerja lebih serius lagi dengan mengencangkan langkah-langkah untuk mencari bukti-bukti. Apalagi, jika dilihat dari kronologis kasus, sudah jelas ada niat jahat (Mens Rea) yang sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Yakni, lanjut Jumaidi, dalam hal gratifikasi. Pasalnya,  karena dari beberapa informasi dan alat bukti menunjukkan ada aliran dana yang masuk ke oknum pejabat tersebut.

Untuk itu, kata dia, di tengah krisis kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian, maka tanggung jawab bagi kepolisian untuk bekerja lebih keras untuk mengungkap adanya dugaan-dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

“Dari hasil pantauan kami selama ini atas putusan di pengadilan terlihat bahwa kinerja kepolisian sangat lemah, tidak mampu mengungkap bukti-bukti lebih dalam lagi sehingga dakwaan dalam putusan sangat lemah,” tegas Jumaidi.

Ia menjelaskan, Program Bantuan Pangan Non Tunai, sejatinya merupakan program yang sangat membantu untuk masyarakat miskin.

Hanya saja, pihaknya tidak menghendaki agar jangan sampai ada oknum-oknum yang mencari keuntungan dari hak rakyat.

“Jangan sampai ada pihak-pihak yang menjual atas nama kemiskinan, hal ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Jumaidi.

Ia menuturkan, pengungkapan aliran dana BNPT  di Lotim adalah momentum bagi Polda NTB untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kepolisian hadir untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

Somasi NTB sendiri bersama kelompok masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Posko Aduan Warga (Pandu Warga) telah menemukan beberapa potensi penyalahgunaan dana bansos.

Sebab, dari berbagai informasi yang dikumpulkan bahwa modusnya bermacam-macam, misalnya warga dimintai untuk mengumpulkan uang setelah mencairkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan dalih seiklasnya.

Bahkan, lanjut Jumaidi, ada yang di patok angka minimalnya yang tujuan pungutan tersebut untuk di berikan kepada warga yang tidak mendapatkan.

Parahnya, Kartu ATM dan buku tabungan penerima Bantua Pangan Non Tunai di pegang oleh Oknum dengan dalih agar tidak di salah gunakan oleh si penerimanya.

“Dalam hal ini, warga hanya di berikan akses menerima begitu saja paket sembako yang sudah di tentukan tanpa memiliki kebebasan untuk memilih jenisnya. Bahkan, tidak mendapatkan struk/bukti pencairanya. Tindakan-tindakan ini jelas sudah menyalahi aturan,” jelasnya.

“Kami dukung Polda NTB menindak oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat,” sambung Jumaidi. RUL.

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.